.webp)
Ratusan pelajar dihalau saat hendak ikut dalam demo buruh di DPR, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025). Dari data kepolisian, total ada 276 pelajar yang dicegah. Beberapa di antaranya sempat diamankan karena kedapatan membawa senjata berupa busur panah.
Dilansir detikNews, para pelajar tersebut diamankan di berbagai titik, terutama di perbatasan Jakarta. Ada yang dicegah oleh personel Polda Metro Jaya dan ada yang terjaring jajaran polres. Penyekatan ini dalam rangka memberikan edukasi pada pelajar agar tidak terlibat dan tidak menimbulkan kericuhan di tengah aksi damai.
"Update pelajar yang berhasil dicegah untuk tidak melaksanakan demo: 116 (diamankan) Polda, 160 polres jajaran. Total 276 pelajar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade Ary mengungkap ada sembilan pelajar yang kedapatan membawa busur panah. Sembilan pelajar itu diamankan di Stasiun Palmerah, titik yang paling dekat dengan Kompleks DPR/MPR.
"Kehadiran polisi di berbagai titik, kemudian sudah bekerja sama juga dengan beberapa polres di sekitar Polda Metro Jaya memberikan informasi dan melakukan imbauan-imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan, hingga pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta juga telah menginstruksikan sekolah untuk mengawasi siswa masing-masing. Instruksi ini diberikan menyusul banyaknya pelajar yang terlibat pada aksi unjuk rasa sebelumnya.
"Saya sudah meminta kepada Bu Nahdiana untuk berkomunikasi dengan seluruh sekolah yang ada di Jakarta. Kepala sekolah diminta memberikan pengawasan yang ketat supaya anak-anak tidak ikut demo-demo yang terjadi beberapa hari ini," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Kamis (28/8/2025).
Pramono sepakat bahwa demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi dan dilindungi undang-undang. Namun, dia menilai pelajar sebaiknya tidak terlibat dalam aksi di lapangan karena mereka masih memiliki tugas utama yakni belajar di bangku pendidikan.
"Walaupun sebenarnya demonstrasi itu kan bagian dari demokrasi, tentunya saya tidak mau masuk dalam wilayah demonstrasinya, tetapi hanya khusus pada anak-anak yang sekolah di Jakarta. Bu Kepala Dinas Pendidikan, atas instruksi permintaan saya, mengirim surat, memberikan instruksi kepada seluruh kepala sekolah yang ada di Jakarta, dan itu sudah dilakukan," lanjut Pramono.
(des/des)
