Kejari Ketapang Dalami Dugaan Proyek Fiktif Pengadaan Lampu PJU

Lampu penerangan jalan umum (PJU) yang ada di pintu masuk Bali, Kelurahan Gilimanuk, Jembrana, beberapa waktu lalu. — Ilustrasi PJU. Foto: Putu Adi Budiastrawan/detikBali

Ketapang -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang sedang menyelidiki dugaan proyek fiktif pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang. Kepala Kejari Ketapang Antoni Nainggolan melalui Kasi Intelijen Panter Rivay Sinambela, membenarkan adanya penyelidikan tersebut.

"Sedang didalami dan sedang proses," ujar Rivay kepada wartawan, Selasa (19/8/2025).

Anggaran proyek ini diketahui dicairkan tahun 2024, namun belum terlihat fisik pengerjaannya. Proyek kemudian mulai dikerjakan sekitar Mei atau Juni 2025, setelah indikasi penyelewengan tercium.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil pantauan di lapangan, juga terlihat komponen LPJU yang diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB). Berdasarkan data Daftar Pengguna Anggaran (DPA) Dishub Ketapang, proyek ini menggunakan sistem e-katalog.

Dananya diketahui bersumber dari APBD-P 2024 dengan total Rp1,75 miliar. Berikut 7 lokasi pekerjaan pemasangan LPJU yang diduga bermasalah, lengkap dengan jumlah anggaran dan nama perusahaan:

1. Gang Pandan, Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan - Rp150 juta (CV Sky Group)

2. Jalan Teratai, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong - Rp150 juta (CV Zero Lima Dua)

3. Dusun Tebuar, Desa Tajok Kayong, Kecamatan Nanga Tayap - Rp200 juta (CV Sky Group)

4. Gang H Dahani, Desa Sukabangun - Rp200 juta (CV Fadifa Berlian)

5. Gang Hikmah dan Gang P Ramlee, Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan - Rp200 juta (CV Sky Group)

6. Desa Beringin Jaya, Kecamatan Sungai Melayu Raya - Rp150 juta (CV Zero Lintas Dua)

7. Jalan Rangga Sentap, Kelurahan Sukaharja - Rp100 juta (CV Berkat Kita Bersatu)

8. Kompleks RT 37, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan - Rp100 juta (CV Sarana Kita)

Diduga, nama perusahaan pelaksana tersebut hanya dipinjam oleh oknum. Nama yang disebut mengetahui dugaan ini antara lain Kuasa Pengguna Anggara (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitme (PPK) berinisial M dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berinisial W.

M belum bisa memberi penjelasan. Menurut dia, Kadis Perhubungan Ketapang yang bisa memberikan jawaban.

"(Penjelasan) ranah Pak Kadis," singkatnya.