.webp)
Ancaman banjir yang kerap menghantui Samarinda, mendorong pemerintah kota terus menormalisasi Sungai Karang Mumus (SKM). Kali ini, sebanyak 93 bangunan di Jalan AM Sangaji, Kelurahan Bandara dibongkar.
Pembongkaran ini menjadi bagian dari program penertiban bantaran sungai di Samarinda. Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan pembongkaran bangunan merupakan langkah penting untuk mengembalikan fungsi sungai atau normalisasi sungai.
"Normalisasi ini adalah upaya kita bersama agar Samarinda terbebas dari banjir. Yang paling saya syukuri, masyarakat mendukung penuh langkah ini," ujarnya kepada detik Kalimantan pada Sabtu (16/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penertiban tersebut melibatkan delapan rukun tetangga (RT). Prosesnya diperkirakan memakan waktu sekitar satu bulan dengan anggaran Rp 9,9 miliar, termasuk ganti bongkar bagi warga yang memiliki alas hak.
Selain rumah tinggal, perhatian warga tertuju pada satu langgar yang menjadi pusat ibadah. Pemkot Samarinda bersama Pemprov Kaltim, TNI, Polri, dan tokoh masyarakat pun sepakat membangun kembali langgar baru tanpa menggunakan APBD.
"Insyaalah saya pribadi akan menyisihkan sebagian rezeki untuk membangun langgar ini. Begitu dibongkar, langsung kita bangun lagi agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu," ucap Andi.
Warga juga sepakat mempertahankan posyandu di lokasi baru. Fasilitas kesehatan itu dianggap vital untuk layanan ibu dan anak, termasuk penimbangan bayi, pemeriksaan kehamilan, hingga pencegahan stunting. Andi menilai kekompakan warga menjadi modal besar dalam program normalisasi.
"Tidak perlu rapat panjang, langsung disepakati di lapangan. Inilah praktik kolaborasi yang baik di tingkat masyarakat," katanya.
Setelah pembongkaran, tahap berikutnya adalah pengerukan sungai. Pemkot Samarinda menargetkan tahun depan pembangunan turap bisa dimulai untuk mencegah longsor di bantaran SKM.
"Bertahap, karena dana tidak bisa sekaligus. Tapi program normalisasi ini akan terus berjalan," tegasnya.
Normalisasi Sungai Karang Mumus (SKM) menjadi pintu masuk utama. Pemkot menghitung pembangunan turap permanen di sepanjang bantaran SKM membutuhkan Rp900 miliar, sebuah angka fantastis yang diharapkan tidak hanya ditanggung oleh APBD kota, tetapi juga dukungan Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat.
Selain normalisasi area SKM, strategi lain juga berjalan paralel. Pembangunan drainase perkotaan, pengerukan sedimentasi, hingga pembuatan kolam retensi di beberapa titik padat pemukiman diproyeksikan menelan biaya ratusan miliar rupiah.
Pada 2024 lalu, Pemkot mengalokasikan sedikitnya Rp 200 miliar untuk proyek pengendalian banjir, mencakup rehabilitasi saluran dan perbaikan gorong-gorong di kawasan langganan genangan.
Data Dinas PUPR Samarinda mencatat, luasan genangan akibat luapan SKM sudah berkurang dari 482 hektare pada 2022 menjadi 314 hektare pada awal 2025. Meski belum tuntas, tren ini dianggap bukti bahwa langkah teknis dan pembiayaan yang digelontorkan pemerintah mulai menunjukkan hasil.
Ke depan, Pemkot menargetkan pembangunan turap rampung bertahap hingga 2029, bersamaan dengan revitalisasi anak-anak sungai Karang Asam Besar dan Kecil.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai skema, Andi Harun berharap Samarinda benar-benar bisa keluar dari lingkaran banjir yang sudah puluhan tahun menghantui warganya. Dengan kata lain, visi bebas banjir baru bisa tercapai jika ada sinergi.
"Kota ini butuh kerja sama lintas sektor. Anggaran besar saja tidak cukup, tetapi harus disertai kolaborasi dan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan," harap Andi.
(aau/aau)
