.webp)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, terhenti. Mitra menduga ada penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Malinau, Roslen Tomas.
Kepala Mitra Dapur Yayasan Hidup Berbagi Kasih, Litad Merry Destiani menyebut Roslen berupaya menguasai keuangan dan rantai pasok program MBG tanpa koordinasi dengan mitra. Berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) MBG tertanggal 25 Juni 2025, tugas Kepala SPPG hanya sebatas menyetujui anggaran dan menu, bukan melakukan pembelanjaan langsung atau mengendalikan operasional dapur.
"Fakta di lapangan, Roslen turun langsung ke pasar untuk belanja bahan baku tanpa melibatkan kami sebagai mitra. Ini jelas melanggar Juknis," ujar Litad kepada detikKalimantan, Rabu (13/8/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang dilakukan Roslen, menurut Litad, menyebabkan ketegangan dengan mitra dapur, menghambat operasional MBG, dan memicu kekecewaan dari kepala sekolah, anak-anak, hingga pedagang lokal.
Dugaan Penjualan Sisa Makanan
Program MBG di Malinau baru berjalan tujuh hari. Namun diduga sudah diwarnai penjualan sisa makanan oleh Roslen kepada relawan.
"Sisa kelebihan produksi yang ada di dapur seharusnya dibagikan kepada relawan, malah justru dijual. Ini pelanggaran serius terhadap SOP MBG," ungkap Litad.
Menurutnya, dugaan tersebut terdeteksi melalui laporan internal dapur, yang menunjukkan lemahnya pengawasan di SPPG Malinau. Akibatnya, operasional dapur terhenti pada hari kedua setelah Roslen mengambil alih, memicu protes dari orang tua dan pihak sekolah.
Dugaan Pengelolaan Anggaran Tidak Transparan
Anggaran MBG sebesar Rp 321,6 juta untuk 10 hari operasional dialokasikan untuk 2.144 penerima manfaat. Namun, Roslen diduga menolak usulan menu spesial dari mitra dengan alasan keterbatasan dana, meskipun mitra mengetahui anggaran mencukupi.
"Dia seolah ingin meminimalkan pengeluaran untuk mengembalikan sisa dana ke Badan Gizi Nasional (BGN), tapi kami curiga ini untuk kepentingan pribadi," kata Litad.
Selain itu, Roslen merekrut staf SPPG, termasuk ahli gizi, tanpa sepengetahuan mitra. Staf tersebut diduga tidak kompeten dalam menyusun menu, sehingga kualitas makanan menurun drastis selama dua hari pengelolaan Roslen.
Dugaan Adanya Nepotisme
Litad juga mengungkapkan adanya dugaan nepotisme dalam pengadaan bahan baku. Roslen diduga mencoba memasukkan supplier ayam, beras, dan telur dari keluarganya, termasuk telur dari Sulawesi yang kualitasnya dipertanyakan.
"Kami tolak supplier itu karena sudah punya kontrak dengan petani dan pedagang lokal sejak Januari. Tapi dia ngotot, bahkan memaksa harga termurah," jelas Litad.
Pedagang lokal mengeluh kehilangan peluang usaha setelah Roslen mengambil alih pembelanjaan, padahal program MBG bertujuan mensejahterakan masyarakat lokal.
Penghentian operasional dapur berdampak pada 50 tenaga kerja, termasuk koki, asisten koki, helper, dan supir. "Mereka sampai menangis karena tidak bekerja. Saya naikkan gaji koki di atas Juknis Rp 100 ribu per hari, tapi Roslen malah mau turunkan di bawah itu," ujar Litad.
Menurut Litad, anak-anak penerima manfaat juga kecewa. "Awalnya mereka senang, bahkan yang tadinya tak suka sayur jadi mau makan. Tapi setelah program terhenti, banyak yang bertanya-tanya," tambahnya.
Litad mendesak BGN melakukan audit menyeluruh terhadap SPPG Malinau, dan menjatuhkan sanksi kepada Roslen jika terbukti bersalah, dan memperbaiki sistem pengawasan.
"Kami minta transparansi anggaran dan pelibatan mitra dapur dalam pengambilan keputusan agar program ini sesuai tujuan, yaitu mencerdaskan anak bangsa dan mensejahterakan masyarakat lokal," tegas Litad.
Tanggapan Roslen Tomas
Saat dikonfirmasi detikKalimantan, Roslen membantah dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut. Terkait dugaan penjualan sisa makanan, Roslen menyebutnya sebagai kesalahpahaman yang telah diselesaikan..
"Saya menjalankan tugas sesuai Juknis. Pembelanjaan bahan baku dilakukan atas kesepakatan dengan mitra, bukan sepihak," ujarnya.
"Tidak ada penjualan sisa makanan," tegasnya.
Roslen juga mengakui adanya kendala teknis di dapur, namun enggan memerinci. "Kami mohon maaf atas penghentian sementara ini. Kami masih menunggu arahan dari BGN," tutupnya.
(sun/des)
