.webp)
Sebanyak 97 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah, menjadi sorotan serius dalam pertemuan antara jajaran Disdik Kalteng dengan Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi BPK pada Rabu (6/8/2025).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo menegaskan pertemuan ini tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas. Ia menekankan pentingnya langkah nyata untuk menindaklanjuti setiap temuan yang ada.
"Kalau dilihat dari nominalnya memang tidak ada yang terlalu besar sekali, tetapi kita harus cermati. Jangan sampai temuan yang sudah berulang ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Kita tidak boleh masuk ke lubang yang sama," tegas Reza.
Berdasarkan data yang dipaparkan terdapat 97 temuan yang belum tuntas sejak 2009 hingga 2024, dengan total potensi kerugian negara mencapai Rp 3.950.479.106,99. Dari jumlah tersebut, telah disetorkan sebesar Rp 3.680.603.892,99, sementara sisa yang harus diselesaikan mencapai Rp 269.875.214,00.
"Ini harus kita selesaikan. Jangan sampai ada temuan baru lagi hanya karena keteledoran kita. Tuntaskan!" tegas Reza.
Reza juga mengingatkan kepada seluruh kepala bidang dan ketua tim di lingkungan Dinas Pendidikan Kalteng, agar mengikuti proses diskusi ini sampai tuntas. Menurutnya, tindak lanjut hasil rekomendasi BPK harus benar-benar terurai dalam administrasi resmi.
"Dalam penyusunan rencana tindak lanjut, semuanya harus ikut. Kita harus dampingi bersama tim BPK supaya memahami betul setiap temuan itu. Jangan sampai kerja keras kita malah menimbulkan masalah di kemudian hari," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai langkah konkret, Dinas Pendidikan Kalteng kini melibatkan pendampingan dari Inspektorat, serta Kejaksaan. Reza menyatakan hal tersebut sebagai langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Sementara itu, dalam upaya mencegah terulangnya temuan serupa, Reza mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan platform Pena Kalteng, sebagai sebuah sistem yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap penggunaan dana BOS, BOSDA, hingga BPP.
"Ini bagian dari komitmen kami agar pengelolaan anggaran pendidikan di Kalteng menjadi lebih transparan dan akuntabel," kata Reza.
Selain penyelesaian temuan, Reza menegaskan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kalteng juga harus fokus pada visi-misi Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur, Edy Pratowo dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
"Anggaran kita ini cukup besar tahun ini, meskipun ada penyesuaian APBD. Justru karena besar, pertanggungjawabannya juga besar. Jangan sampai keteledoran membuka pintu kesalahan baru," tegasnya.
Kegiatan tersebut digelar di Ruang Rapat Pintar Lantai 2 Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Reza menutup pertemuan dengan penekanan bahwa semua pihak harus serius mengawal proses ini hingga tuntas.
"Kita hadir bukan untuk menambah masalah, tapi memperbaiki. Dengan kerja sama yang baik antara Dinas Pendidikan, BPK, dan lembaga pendamping lainnya, saya yakin kita bisa menutup seluruh temuan dan mencegah terulangnya masalah di kemudian hari," pungkasnya.
(sun/des)
