.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengatakan bahwa ada peran perusahaan besar di balik kasus beras oplosan yang merugikan negara hampir Rp 100 triliun. Namun dikutip detikFinance dari Youtube Kemendagri, Tito tidak merinci lebih lanjut terkait perusahaan tersebut.
"Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar," kata Tito dalam rapat inflasi, Selasa (22/7/2025).
Menurut Tito, kondisi ini membuat harga beras naik padahal stok beras dalam negeri mencapai angka tertinggi sejak 1945. Stok beras di Bulog telah mencapai 4 juta ton.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bayangkan, rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangi dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi," jelas dia.
Tito mengungkap modus yang dilakukan praktik curang dalam tata niaga ini melalui dua tahap. Pertama, mengurangi timbangan beras atau isi yang tak sesuai dengan label kemasan.
"Misalnya (beras) 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak memeriksa pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong," tuturnya.
Kedua, beras medium yang dijual dengan harga beras premium. Kendati begitu, Tito juga menilai tidak hanya itu saja yang membuat beras merangkak naik.
Dia menyebut terdapat kendala pendistribusian beras yang membuat harga komoditas ini melambung, termasuk di zona 3 dengan harga beras tertinggi mencapai Rp54.772 per kilogram. Sayangnya, dia menyoroti kenaikan harga beras terjadi di sekitar lumbung pangan, seperti di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Utara.
(aau/aau)
