Wagub Kalbar Tegas Tolak Transmigrasi, Ini Solusi yang Ditawarkan

Wagub Kalbar Tegas Tolak Transmigrasi, Ini Solusi yang Ditawarkan

Ocsya Ade CP - detikKalimantan
Kamis, 17 Jul 2025 10:30 WIB
Sejumlah perantau terlihat sudah tiba di Terminal Kalideres setelah mudik Lebaran. (Maulani/detikcom)
Ilustrasi transmigran. Foto: Maulani/detikcom
Sintang -

Gelombang penolakan Program Transmigrasi masih bergulir di Kalimantan Barat (Kalbar). Terbaru dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. Secara terbuka Krisantus menolak rencana pengiriman transmigran masuk ke Kalbar.

Penolakan program transmigrasi ini disampaikan dalam sambutannya saat membuka Pekan Gawai Dayak (PGD) ke-XII di rumah betang Tampun Juah, Desa Jerora Satu, Kabupaten Sintang, Rabu (16/7).

"Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga dengan tegas menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat," tegas Krisantus.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak sekadar menolak program itu, namun Krisantus juga menawarkan solusi. Ia mendorong agar anggaran transmigrasi dari pemerintah pusat dapat dialihkan untuk mensejahterakan warga lokal yang belum memiliki pekerjaan atau tempat tinggal.

"Tetapi bukan hanya menolak. Saya juga akan memberikan solusi. Kita tidak bisa menolak-nolak tak ada solusi. Biar anggaran transmigrasi masuk ke kita duitnya," ujarnya.

Karena menurutnya, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal jauh lebih mendesak ketimbang mendatangkan warga dari luar. Khususnya dalam hal kepemilikan lahan, rumah dan pekerjaan. Tinggal bagaimana pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota melakukan pendataan.

"Saya ingin pemerintah kabupaten kota mendata. Warga kita masih banyak belum punya tanah, masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan di Kalbar ini. Itu yang kita relokasi ke tempat yang direncanakan pemerintah pusat untuk transmigrasi," katanya.

Menurutnya, dana dari pemerintah pusat lebih baik digunakan untuk memindahkan warga Kalbar ke lokasi-lokasi baru ketimbang mendatangkan penduduk dari luar yang justru menimbulkan ketimpangan dan protes sosial.

"Warga Kalbar yang tidak punya tanah, tidak punya kerjaan, kita pindahkan ke situ (lokasi rencana transmigrasi). Supaya duit dari pemerintah pusat bisa kita pakai. Bukan mengedepankan warga luar. Kalau dari luar, saya tolak," tegasnya.

Ia melihat gelombang protes terhadap program transmigrasi di Kalbar cukup besar. Saat penyampaian penolakan di depan umum, ia juga disaksikan dan didengar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Hermanus yang turut hadir dalam acara PGD ke-XII itu.

Menurut Krisantus, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar memiliki pemahaman yang sama dengannya, yakni mendahulukan kepentingan warga Kalimantan Barat.

"Daripada kita kasih rumah untuk warga luar, kemudian kasih biaya hidup, sementara warga Kalbar masih belum punya lahan, rumah dan biaya hidup, kenapa tidak mereka saja yang dikasih. Betul kan?" kata Krisantus.

Untuk diketahui, empat wilayah di Kalbar masuk dalam daftar prioritas nasional Kementerian Transmigrasi untuk program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029.

Yakni kawasan Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, kawasan Gerbang Mas Perkasa di Sambas, kawasan Sekayam Entikong di Sanggau, dan kawasan Ketungau Hulu di Sintang.




(aau/aau)
Hide Ads