.webp)
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dipanggil Komisi V DPR RI terkait tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Insiden yang memakan korban jiwa ini dinilai sebagai kelalaian dan kecerobohan otoritas berwenang.
Dilansir detikNews, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan akan memanggil pihak Kemenhub sebagai tindak lanjut atas tragedi yang terjadi di Selat Bali pada Rabu (2/7) malam lalu. Pihaknya akan meminta penjelasan Kemenhub mengenai kelayakan kapal hingga pengawasan pelayaran.
"Kami akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian ini," ujar Lasarus, Jumat (4/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lasarus meminta pemerintah melakukan investigasi menyeluruh mengenai peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Sebab, menurutnya ada kelalaian pengawasan pihak otoritas pelabuhan dan human error di balik insiden maut tersebut.
"Lemahnya pengawasan dari otoritas pelabuhan dan kecerobohan kapten dan seluruh awak kapal yang bertanggung jawab terhadap kelayakan kapal tersebut. Perlu dilakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan kapal tersebut," desak politisi PDIP tersebut.
Insiden ini terjadi saat KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, Bali. Kapal yang biasa melayani rute penyeberangan ini tiba-tiba oleng ketika sudah berada di tengah laut.
Menurut kesaksian penumpang dan anak buah kapal (ABK), KMP Tunu Pratama Jaya terbalik dan tenggelam dalam hitungan menit saja. Kejadian itu dilihat oleh petugas pelabuhan, yang mencatat bahwa kapal tenggelam pukul 23.35 WIB.
"Kejadian 23.35 WIB kapal tenggelam terlihat dari petugas jaga syahbandar," ungkap Kepala Kantor SAR Banyuwangi Wahyu Setiabudi.
Berdasarkan manifes, kapal mengangkut 53 penumpang, 12 ABK, dan 22 kendaraan. Hingga Jumat (4/7) pagi, sebanyak 6 orang ditemukan meninggal dunia, 31 selamat, dan sisanya masih dalam pencarian.
(des/des)
