.webp)
Israel menyerukan pencaplokan wilayah Tepi Barat. Merespons hal itu, Pemerintah Arab Saudi mengutuk dan menyerukan kedaulatan Tepi Barat di Palestina.
"Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan kutukan Kerajaan Arab Saudi atas pernyataan yang dibuat oleh seorang pejabat dari otoritas pendudukan Israel yang menyerukan penerapan kedaulatan atas Tepi Barat di Palestina, yang melanggar resolusi legitimasi internasional," demikian bunyi pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Saudi, dilansir dari Al Arabiya, Kamis (3/7/2025).
Kecaman tersebut menyusul penyataan Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin yang mengatakan bahwa ada "kesempatan bersejarah yang tidak boleh kita lewatkan" untuk mencaplok Tepi Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri tersebut mengklaim bahwa aneksasi Tepi Barat sangat penting bagi keamanan Israel, dengan menyebut wilayah yang diduduki itu "bukan hanya jantung negeri ini tetapi juga sabuk pengaman bagi Negara Israel."
"Waktunya untuk kedaulatan telah tiba, saatnya untuk menerapkan kedaulatan. Posisi saya dalam masalah ini tegas, jelas," kata Levin.
Pada akhir 2024, sekitar 770.000 pemukim ilegal Israel tinggal di Tepi Barat, tepatnya di 180 kompleks permukiman dan 256 pos terdepan - termasuk 138 yang diklasifikasikan sebagai pertanian atau peternakan, menurut laporan Palestina.
Bulan lalu, pemerintah Israel menyetujui lebih dari 20 permukiman baru Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Wilayah tersebut direbut Israel pada tahun 1967 selama Perang Enam Hari, tetapi tidak pernah secara resmi mencaploknya.
Pada Rabu (2/7), pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan penolakan terhadap segala upaya untuk memperluas permukiman di tanah Palestina.
"Kerajaan menegaskan kembali dukungan penuhnya bagi rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-hak mereka yang sah, sesuai dengan resolusi legitimasi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab, termasuk pendirian negara Palestina yang merdeka di sepanjang perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, yang merupakan posisi Kerajaan yang tegas dan tidak tergoyahkan," kata Kementerian Luar Negeri Saudi pada hari Rabu (2/7).
Artikel ini sudah tayang di detikNews.
(ita/bai)
