Novel Baswedan Ditunjuk Jadi Wakil Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara

Foto: Mantan penyidik KPK Novel Baswedan (Anggi/detikcom).

Jakarta -

Novel Baswedan ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengisi Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Novel mengisi posisi Wakil Kepala Satgassus yang akan berfokus mendampingi kementerian terkait dalam meningkatkan penerimaan negara di berbagai sektor.

Dilansir detikNews, dalam keterangan tertulis, Herry Muryanto dipercaya menjabat sebagai Kepala Satgassus. Anggota yang dipilih merupakan mantan pegawai KPK yang memiliki jam terbang tinggi dalam penanganan kasus korupsi serta ahli dalam tata kelola pemerintahan. Anggota juga dipilih dari mereka yang sebelumnya pernah tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.

Anggota Satgassus Yudi Purnomo Harahap mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian selama 6 bulan terakhir. Antara lain dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian ESDM, termasuk yang terbaru Kementerian Kelautan dan Perikanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yudi menyebutkan Ketua Tim Satgassus Sektor Perikanan Hotman Tambunan telah memetakan potensi pendapatan negara di sektor perikanan. Sebagai tindak lanjut, Satgassus mendampingi para pemangku kepentingan lintas instansi, lembaga, dan kementerian, baik pusat maupun daerah. Para pemangku meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, serta pemerintah provinsi.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," kata Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis.

Satgassus sudah mengunjungi dua pelabuhan perikanan, yakni Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali. Pihaknya menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya masih banyak kapal-kapal penangkap ikan di bawah dan/atau di atas 30GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.

"Dengan demikian, atas ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tersebut tidak dapat dipungut PNBP-nya. Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama," terang Yudi.

Satgassus juga sempat meninjau langsung situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.