.webp)
Sejumlah provinsi di Indonesia masih menunjukkan angka stunting yang tinggi meskipun secara nasional telah terjadi penurunan. Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), provinsi dengan prevalensi stunting masih tinggi didominasi wilayah Indonesia tengah dan timur. Salah satunya Kalimantan Barat (Kalbar).
Mengutip detikHealth, SSGI mencatat adanya penurunan prevalensi stunting selama 2024. Pada tahun 2023, angka stunting nasional sebesar 21,5 persen. Angkanya menurun jadi 19,8 persen pada tahun berikutnya. Meski begitu, masih ada PR penurunan stunting di beberapa provinsi.
"Walaupun kita berhasil menurunkan angka stunting di 24 provinsi, masih ada 11 provinsi yang angka stuntingnya meningkat," kata Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Prof Asnawi Abdullah dalam temu media daring, Kamis (5/6/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk Kalbar sendiri, prevalensi stunting masih menyentuh angka 26,8 persen atau nomor 7 secara nasional. Yang paling tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 37 persen. Asnawi menilai tingginya angka stunting di sejumlah daerah itu salah satu disebabkan faktor ekonomi keluarga.
"Anak-anak yang lahir dari keluarga Q1 (paling miskin) memiliki risiko dua kali lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang lahir dari Q5 (paling kaya)," kata Prof Asnawi dalam temu media daring, Kamis (5/6/2025).
Dari data tersebut, lanjut Asnawi, perlu ada intervensi lebih kepada kelompok Q1 dan Q2. Diharapkan fokus ke kedua kelompok tersebut dapat memberikan hasil penurunan stunting yang lebih signifikan.
"Ini menjadi tantangan kita juga, apabila kita ingin menurunkan angka stunting di masa yang akan datang, perhatian kita harus lebih terfokus pada Q1 dan Q2 yang berisiko stunting lebih tinggi daripada kelompok Q5," sambungnya.
Berikut daftar provinsi dengan prevalensi stunting tinggi di Indonesia pada 2024.
- Nusa Tenggara Timur (NTT) - 37 persen
- Sulawesi Barat - 35,4 persen
- Papua Barat Daya - 30,5 persen
- Nusa Tenggara Barat (NTB) - 29,8 persen
- Aceh - 28,6 persen
- Maluku - 28,4 persen
- Kalimantan Barat - 26,8 persen
- Sulawesi Tengah - 26,1 persen
- Sulawesi Tenggara - 26,1 persen
- Papua Selatan - 25,7 persen
(des/des)
