Israel berniat mendirikan negara Yahudi di Tepi Barat, Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, sehari setelah diumumkannya pembentukan 22 permukiman baru di wilayah Palestina tersebut.
Dilansir detikNews, Israel Katz mengatakan langkah tersebut sebagai respons tegas kepada pihak yang dinilai berusaha melemahkan pendudukan Israel di tanah tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa diketahui keram mengecam permukiman Israel di Tepi Barat ini sebagai permukiman ilegal menurut hukum internasional.
"Ini adalah tanggapan tegas terhadap organisasi teroris yang mencoba merusak dan melemahkan cengkeraman kami di tanah ini -- dan ini juga merupakan pesan yang jelas kepada (Presiden Prancis Emmanuel) Macron dan rekan-rekannya: mereka akan mengakui negara Palestina di atas kertas -- tetapi kami akan membangun negara Yahudi Israel di sini di atas tanah ini," kata Katz seperti dikutip AFP pada hari Jumat (30/5) dalam sebuah pernyataan dari kantornya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Katz memastikan bahwa kertas yang dimaksud itu tidak akan berlaku lagi dan Israel akan membangun negara Yahudi yang makmur di tanah Tepi Barat saat ini.
"Kertas itu akan dibuang ke tong sampah sejarah, dan Negara Israel akan berkembang dan makmur," lanjutnya.
Baca juga: Donald Trump Minta Israel Tunda Serang Iran |
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967. Kemudian pada tahun 2005, penduduk Sa-Nur dievakuasi sebagai bagian dari penarikan Israel dari Gaza, yang dipromosikan oleh Ariel Sharon, perdana menteri saat itu.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pengakuan soal negara Palestina. Macron menyebut bahwa pengakuan ini "bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan politik". Hal ini disampaikannya dalam kunjungan ke Singapura, Jumat (30/5).
Pada April lalu, Macron juga menyampaikan bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada Juni mendatang, bertepatan dengan rencana digelarnya konferensi internasional di PBB.
Konferensi ini bertujuan untuk membangkitkan kembali gagasan dan solusi dua negara (two-state policy) bagi konflik Israel-Palestina. Menurut seorang diplomat di Paris, pihak Prancis konferensi tersebut akan membuka jalan bagi lebih banyak negara untuk mengakui negara Palestina.
(des/des)