.webp)
Usulan penutupan alur Sungai Mahakam pascainsiden tabrakan kapal yang merusak struktur Jembatan Mahakam mendapat perhatian dari DPRD Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi mengingatkan bahwa keputusan tersebut tidak bisa diambil secara gegabah, mengingat dampaknya terhadap keselamatan dan roda perekonomian.
"Harus diingat, kewenangan baik dari sisi darat maupun sungai berada di pemerintah pusat. Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara sisi perairan berada di bawah Kementerian Perhubungan," kata Reza kepada detikKalimantan, Selasa (29/4/2025).
Ia menjelaskan, alur Sungai Mahakam berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sisi darat menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, sementara jalur perairan ada di bawah Kementerian Perhubungan. Karena itu, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah hanya dapat memberikan rekomendasi dan mengawasi jalannya kebijakan, bukan mengambil keputusan langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setiap rekomendasi, apalagi yang menyangkut penutupan Sungai Mahakam, harus dikaji secara matang. Jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi berbagai pihak dan memicu keresahan di masyarakat," tegasnya.
Menurut Reza, wacana penutupan sungai bisa berdampak serius. Jika diterapkan, bukan hanya aktivitas pelayaran yang terganggu, tetapi juga industri batu bara, logistik, hingga pendapatan negara.
"Bayangkan, rantai pasok batu bara bisa terputus, jetty bisa rusak atau terbakar, dan PNBP bisa hilang. Ini bukan cuma urusan daerah, tapi menyangkut kepentingan nasional, ungkapnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa ribuan warga Kukar, Samarinda, dan daerah lainnya sangat bergantung pada aktivitas di Sungai Mahakam. Selain itu, penutupan jalur sungai bisa mencoreng nama Indonesia di mata internasional jika dianggap gagal menjamin stabilitas pelayaran strategis.
Sebagai politisi Partai Gerindra, Reza menyatakan sikap partainya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan keselamatan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama saat ini seharusnya bukan pada penutupan alur sungai, melainkan pada penegakan hukum.
"Proses hukum harus ditegakkan. Kejar pelaku tabrakan. Bila perlu, cabut semua izin usaha terkait, mulai dari nakhoda, anak buah kapal (ABK), hingga pemilik perusahaan. Sita kapalnya. Dengan begitu, hanya pelaku yang bertanggung jawab yang dikenai sanksi, bukan masyarakat luas yang tidak terlibat," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Jembatan Mahakam I Kota (Mahkota) Samarinda ditabrak kapal tongkang bermuatan batu bara pada Sabtu (26/4) tengah malam. Akibatnya, tiang penopang fender bengkok.
Terhitung sudah 23 kali tongkang menyenggol jembatan. Beberapa waktu lalu, tepatnya Minggu, 16 Februari 2025 sore, ketika sebuah tongkang bermuatan kayu sengon menabrak fender pilar ketiga jembatan.
Kendati demikian, insiden kali ini membuat tiang fender jembatan bengkok. Padahal bantalan itulah yang menopang piramida beton sekitar tiang utama untuk melindungi penyangga jembatan dari kerusakan akibat air atau benturan.
Kepada detikKalimantan, Junior Manager Humas Pelindo Regional 4 Samarinda Ali Akbar menerangkan bila peristiwa tersebut terjadi saat malam hari. Dan situasi itu berada di luar jam pengolongan jembatan.
Biasanya waktu pengolongan, lanjutnya, dimulai pada pukul 06.00-19.00 Wita. Dengan demikian, ketika insiden tersebut terjadi jadwal pendampingan melewati kolong Jembatan Mahakam oleh Pelindo sedang kosong.
"Kami mendapat informasi itu pukul 23.30 Wita. Dan setelah diminta bantuan, kami langsung menuju lokasi," terang Ali pada Ahad (27/4/2025).
Baca juga:
Dari informasi yang dihimpun Ali Akbar di lapangan kru tongkang ini hendak menambatkan kapalnya tak jauh dari Jembatan Mahakam. Namun niat itu tak sampai, sebab tali tambang pengikat ke kapal tunda atau tugboat terputus. Inilah yang menyebabkan tongkang hanyut terbawa arus ke arah bawah jembatan.
"Sebenarnya mereka hendak menunggu pelayanan pengolongan besok pagi," terangnya lagi.
(des/des)
