Jawab 3 Paslon Pilkada Kota Jogja Saat Ditanya soal UMK

PILKADA Yogyakarta

Jawab 3 Paslon Pilkada Kota Jogja Saat Ditanya soal UMK

Adji G Rinepta - detikJogja
Selasa, 19 Nov 2024 18:18 WIB
Ketiga pasangan Calon (Paslon) wali Kota dan wakil wali kota Jogja dihadirkan dalam Mimbar Suara Warga di kampus UKDW, Selasa (19/11/2024).
Ketiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja dihadirkan dalam Mimbar Suara Warga di kampus UKDW, Selasa (19/11/2024). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Jogja dirasa oleh pekerja masih rendah. Ketiga pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja pun membeberkan kiat-kiat mengatasi hal itu.

Dalam acara Mimbar Suara Warga di kampus UKDW bertajuk Dialog Komunitas Kota Jogja Bersama Calon Wali Kota Jogja, Federasi Serikat Merdeka Sejahtera (Semesta) menanyakan masalah UMK ini ke ketiga paslon.

Berkesempatan sebagai paslon pertama yang menjawab pertanyaan itu, calon Wali Kota nomor urut 2 Hasto Wardoyo mengatakan inti masalah UMK Kota Jogja adalah ketimpangan jumlah pemberi kerja dan pencari kerja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pencari kerja jauh lebih banyak dibanding pemberi kerja, sehingga bekerja digaji berapa pun okelah. Oleh karena itu pengangguran lulusan SLTA ada 6.200, lulusan sarjana ada 3.400 di akhir 2023 di Kota Jogja," paparnya dalam dialog tersebut di auditorium UKDW, Kota Jogja, Selasa (19/11/2024).

"Harus kita ciptakan lapangan pekerjaan, saya lihat masih banyak konsumsi yang belum dikuasi oleh Kota. Batik untuk sekolah aja itu belum semua dibuat oleh orang Kota Jogja. Bagaimana kalau kita gerakan itu?" sambung Hasto.

ADVERTISEMENT

Sementara, calon Wakil Wali Kota nomor urut 3 Singgih Raharjo menilai permasalahan penetapan UMK cukup pelik. Pasalnya melibatkan berbagai pihak dalam pembahasannya, seperti serikat pekerja hingga akademisi.

"Unsur penetapan UMK adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan koefisien, nah ini yang harus kita dorong supaya pertumbuhan ekonomi kita meningkat, perputaran ekonomi harus kita lakukan, inflasi harus kita jaga," urai Singgih.

Terakhir, calon Wakil Wali Kota nomor urut 1 Sri Widya Supena menjawab pertanyaan itu dengan memaparkan program kerja pihaknya yang relevan. Salah satunya dengan memberikan banyak beasiswa kuliah.

"Dengan begitu peluang untuk mendapat pekerjaan yang mungkin tidak berlama-lama dengan UMK itu bisa terbuka," ujar Supena.

"Selain itu juga program pelatihan dan pendampingan, kebetulan juga kita akan membuka 6 ribu lapangan kerja, entah itu dari Pemkot, dari sampah juga, kebetulan nanti juga akan ada rekrutmen pekerja," pungkasnya.




(rih/aku)

Agenda Pilkada 2024

Peraturan KPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024
2024
22 September 2024
Penetapan Pasangan Calon
25 September 2024- 23 November 2024
Pelaksanaan Kampanye
27 November 2024
Pelaksanaan Pemungutan Suara
27 November 2024 - 16 Desember 2024
Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Berita Terpopuler

Hide Ads