.webp)
Pantauan detikJogja, tampak ratusan orang berjalan dari Jalan Jenderal Sudirman menuju ke Kantor KPU Bantul. Tampak pula di barisan depan beberapa orang menampilkan atraksi kesenian berupa tari-tarian.
Selanjutnya, di belakang para penari tampak belasan satgas PDIP membawa bendera partai politik (Parpol) pengusung Joko-Rony dan bendera merah putih. Sedangkan di belakang barisan itu tampak Joko-Rony berjalan kaki.
Tampak Joko-Rony mengenakan baju berwarna biru muda, celana panjang, sepatu, dan peci berwarna hitam. Sesampainya di KPU keduanya langsung mengisi daftar hadir dan masuk ke pendopo KPU Bantul untuk menerima sambutan dari Ketua KPU Bantul, Joko Santosa beserta para komisioner.
Usai pendaftaran, calon bupati, Joko B Purnomo, mengatakan ada enam parpol yang mengusung pasangannya. Keenamnya antara lain PDIP, Demokrat, PPP, PKS, Partai Ummat, dan Perindo.
"Kita semuanya sangat bersyukur bahwa proses pendaftaran bakal calon pasangan Joko-Rony telah selesai, dan diterima oleh KPU dan dinyatakan telah memenuhi," katanya di Kantor KPU Bantul, Bantul, Bantul, Rabu (28/8/2024) sore.
"Dan kami sudah bersepakat bahwa proses pendaftaran ini adalah merupakan awal dari sebuah bentuk kerja sama yang telah disepakati untuk menjalin kerja sama di depan guna mewujudkan kepentingan masyarakat, Bantul yang sejahtera, keberpihakan kepada masyarakat menuju Bantul yang Projotamansari, berbudaya, sejahtera, demokratis, agamis," imbuhnya.
Joko mengungkapkan setelah pendaftaran segera melakukan komunikasi dan ada beberapa poin yang telah disepakati. Mengingat prinsip etos kerja pihaknya adalah ''Bersama Membangun Bantul'.
"Harapan kita bisa menyatu dalam sebuah bingkai Projotamansari untuk mewujudkan bantul yang lebih betul, Bantul lebih sejahtera dan Bantul lebih transparan," katanya.
Pasalnya, ada beberapa hal yang masih diperbaiki antara lain di sektor sarana prasarana pendidikan, kesehatan pemerataan infrastruktur terutama jalan talud, pertanian, kehutanan dan perkebunan. Karena lebih dari 20% menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
"Lalu masalah birokrasi, artinya tidak boleh bupati, wakil bupati dalam menempatkan pejabatnya itu tidak menggunakan analisa jabatan yang baik tapi betul-betul penempatannya adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dan fokus, tidak diperbolehkan jual beli jabatan di Kabupaten Bantul," ujarnya.
Terakhir, Joko menyebut semua itu bisa terealisasi jika pemimpin Bantul adalah warga asli Bantul. "Saya dan Mas Rony orang Bantul, bukan pendatang. Kami dicalonkan teman-teman jadi kalau orang Bantul pimpin Bantul bisa mengerti yang diharapkan masyarakat. Jadi sudah saatnya Bantul dipimpin oleh orang Bantul," ucapnya.
(apl/aku)
