.webp)
Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr Bachtiar Dwi Kurniawan, menilai sejumlah program memiliki tujuan yang baik, tetapi masih menghadapi persoalan dalam tata kelola dan pelaksanaannya.
"Pertama, sebenarnya publik atau rakyat Indonesia itu menaruh harapan yang sangat besar terhadap Prabowo ya, ketika menjadi presiden," ungkap Bachtiar saat ditemui di Kampus UMY, Bantul, Selasa (20/10/2026).
"Publik menaruh ekspektasi ataupun harapan yang besar terhadap Indonesia yang benar-benar bisa seperti yang dijanjikan oleh Prabowo, menjadi Indonesia Raya, menjadi macan Asia, kedaulatan pangan, berpihak pada rakyat, dan lain sebagainya," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bachtiar menilai sejumlah program yang dijalankan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), berpotensi mendorong pemerataan ekonomi. Program tersebut dinilai dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari petani dan peternak hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Program seperti makan bergizi gratis yang diselenggarakan massal, itu program populis. Prabowo saya lihat ingin program yang mampu menggerakkan ekonomi yang dimiliki oleh negara Ini untuk bisa disebar dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Menurutnya, anggaran MBG berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat melalui rantai pasok bahan pangan dan keterlibatan berbagai pelaku usaha. Namun, ia menilai potensi tersebut perlu diimbangi dengan pelaksanaan program yang baik.
"APBN MBG yang ratusan triliun itu dinikmati oleh rakyat Indonesia mulai dari petani yang menyuplai rantai pasok pangan seperti sayur, buah, daging, telur, beras, mulai dari hulu sampai ke hilir ya, itu akan terserap secara masal ke seluruh Indonesia, ini bagus menggerakkan ekonomi secara masal dan menciptakan lapangan pekerjaan," jelasnya.
Meski demikian, Bachtiar menyoroti persoalan pelaksanaan program yang dinilai menghambat tujuan awal pemerintah. Menurutnya, komunikasi pemerintah terhadap program MBG yang tidak baik, ditambah pelaksana yang tidak amanah dan berorientasi pada pragmatis keuntungan sesaat berpotensi merusak program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Tetapi ada motif keuntungan pelaku-pelaku program idealis Prabowo itu di setiap titik-titik itu atau implementator yang enggak amanah itu, yang korupsi itu sebenarnya penyakit yang mengganggu program Prabowo. Jadi program yang bagus itu karena pelaksanaannya berantakan dan banyak penyimpangan menyebabkan distrust publik," tuturnya.
Tata Kelola BUMN dan Kabinet
Selain MBG, Bachtiar menilai kebijakan hilirisasi dan konsolidasi aset badan usaha milik negara (BUMN) berpotensi memperkuat pengelolaan sumber daya nasional. Menurutnya, hilirisasi dapat memberikan nilai tambah terhadap kekayaan alam Indonesia melalui pengolahan sebelum diekspor.
"Hilirisasi kan bagus ya. Kita punya kekayaan alam yang begitu rupa banyak. Pemerintah tidak ingin langsung mengekspor, tapi harus diolah dulu, ada program hilirisasi, ada smelter yang sudah dimulai sejak pemerintah terdahulu ya, ini masih dilanjutkan dan dikuatkan," terangnya.
Bachtiar juga menilai konsolidasi aset BUMN melalui Danantara berpotensi memperbaiki pengelolaan sumber daya milik negara. Namun, ia menekankan pentingnya memastikan hasil pengelolaan aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal.
"Kalau untuk menopang program-program strategis untuk kesejahteraan rakyat, mungkin juga bagus," katanya.
Ia kemudian mempertanyakan pemanfaatan keuntungan BUMN apabila hasil usaha tersebut terus diputar kembali tanpa memberikan manfaat yang jelas bagi negara dan masyarakat.
"Kalau BUMN negara duitnya diputar dan untung diambil lagi diputar lagi lah, pemerintah dapat apa gitu? Masa negara punya BUMN keuntungannya enggak boleh dipakai negara untuk menjalankan program-program pemerintah," ujarnya.
"Kapan negara, pemerintah atau rakyat menikmati hasil usaha BUMN?" lanjutnya.
Menurut Bachtiar, persoalan utama yang perlu dibenahi adalah tata kelola agar program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai tujuan. Ia menilai visi presiden perlu diterjemahkan dengan baik oleh jajaran pelaksana di bawahnya.
"Kalau niatnya sudah bagus seperti itu, tata kelolanya memang harus benar-benar diperbaiki supaya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat itu," katanya.
Di sisi lain, Bachtiar mengkritik struktur kabinet pemerintahan Prabowo yang dinilainya terlalu besar. Menurutnya, struktur birokrasi yang gemuk berpotensi membuat koordinasi antarlembaga semakin rumit dan memperlambat pelaksanaan program pemerintah.
"Kalau teori birokrasi memang birokrasi yang bagus itu miskin struktur kaya fungsi. Struktur kabinet kalau bisa memang ramping, tapi punya banyak fungsi yang maksimal," jelasnya.
Ia menilai kabinet yang terlalu besar juga berpotensi membuat pemerintah menghabiskan lebih banyak waktu untuk koordinasi internal daripada menjalankan program.
"Jadi ini nanti pemerintah malah sibuk dan capek untuk koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi. Tidak capek kerja untuk menjalankan program," tuturnya.
Bachtiar menegaskan, tujuan program yang baik perlu disertai prosedur dan tata kelola yang baik, memadai agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi negara kita itu tidak cukup hanya dikelola dengan niat yang baik. Tapi prosesnya, prosedurnya, tata kelolanya juga harus baik," pungkasnya.
