.webp)
Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila menjadi momentum bagi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja, Eko Suwanto, untuk kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan anggaran yang pro rakyat.
Eko menyoroti itu sebagai langkah keberpihakan nyata PDI Perjuangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari krisis ekonomi, keterbatasan fiskal akibat pemangkasan anggaran daerah, hingga penanganan kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah.
"Di momentum peringatan Hari Pancasila 1 Juni, maka nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh Bung Karno harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat," kata Eko dalam keterangannya, Senin (1/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Maka pilihan kebijakan pembangunan di Yogyakarta kita dorong bisa untuk percepatan penanganan stunting, alokasikan anggaran Rp 120 juta untuk kalurahan dan memastikan tiap anak usia sekolah bisa akses layanan pendidikan," sambungnya.
Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas seperti sekarang ini, Eko juga menyentil pemerintah pusat. Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius adalah berkurangnya kemampuan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
"Kepada Pemerintah Pusat, kita harap serius praktikkan Pancasila dengan wujudkan pro poor policies, pro poor budgetting berbasis otonomi daerah. Bukan justru resentralisasi fiskal seperti yang terjadi 2 tahun terakhir ini," ujar Eko.
"Pemangkasan anggaran terbukti meremukkan perekonomian di daerah. Pusat harus segera evaluasi kebijakan pemangkasan anggaran," imbuh dia.
3 Rekomendasi Tangani Kejahatan Jalanan
Selain menyoroti kebijakan pemerintah terkait anggaran, dalam momentum Harlah Pancasila ini Eko juga menyoroti masalah di Kota Jogja yakni kejahatan jalanan.
Menurut Eko, gerak cepat beragam elemen sangat dibutuhkan. Utamanya gerak cepat pemerintah daerah guna meredam meningkatnya aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak-anak usia sekolah.
Ketua Komisi A DPRD DIY itu menegaskan bahwa kejahatan jalanan masuk kategori kejahatan luar biasa karena telah menimbulkan korban jiwa dan dilakukan dengan cara-cara yang brutal.
"Ini sudah bukan lagi kejahatan jalanan biasa. Sudah menjadi kejahatan luar biasa karena mengakibatkan korban meninggal dunia dan tindakan kekerasannya sangat brutal," ucap Eko.
"Pemda harus bersinergi dengan Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan masyarakat baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum maupun rehabilitasi guna memastikan kejahatan luar biasa anak usia sekolah ini tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Eko mencontohkan, harus ada evaluasi bersama soal sistem pendidikan dan lingkungan sosial yang membentuk karakter generasi muda. Sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemda DIY, Eko menyampaikan tiga rekomendasi yang dinilai penting untuk segera dilakukan.
Pertama, pemerintah daerah diminta membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kejahatan yang melibatkan anak usia sekolah. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui penguatan peran keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Keluarga harus diperkuat. Kalau orang tuanya mengalami kesulitan pekerjaan, perlu dibantu. Kalau ada persoalan ekonomi, perlu dicarikan solusi agar anak-anak tidak tumbuh dalam lingkungan yang rentan," kata Eko.
"Salah satu hal yang bisa dikerjakan adalah Sinau Pancasila bagi Pelajar di DIY, baik di sekolah maupun di rumah. Agar anak didik dibekali budi pekerti luhur, selain ilmu pengetahuan," tambahnya.
Kedua, pemerintah diminta memastikan jaminan akses pendidikan tetap berjalan dengan baik. Ketiga, Eko menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kriminal.
Ketiga, Eko Suwanto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kriminal.
Ia mendesak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, untuk menerapkan sanksi yang tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (*)
