Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya kolaborasi serta kebijakan berbasis sains sebagai langkah pencegahan agar bencana tidak menjadi tragedi kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di hadapan akademisi, peneliti, dan praktisi kebencanaan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (6/5/2026).
"Kita tidak bisa mencegah kejadian bencana. Tetapi kita dapat mencegah dampak dan eskalasi bencana menjadi tragedi kemanusiaan yang besar. Ini hanya dapat kita wujudkan melalui tata kelola risiko yang kuat, kolaborasi yang solid, dan komitmen bersama yang berbasis ilmu pengetahuan," jelas Rustian dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja hari ini.
Lebih lanjut, Rustina menyinggung soal adanya kesenjangan antara kualitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan kenyataan implementasinya di daerah.
"Kita masih menghadapi kesenjangan implementasi antara kebijakan yang baik di tingkat nasional dengan praktik di tingkat daerah," ungkapnya.
Dia menyebut, ada tiga permasalahan yang menjadi akar kesenjangan kualitas kebijakan, yakni sistem peringatan dini yang belum sepenuhnya end-to-end, integrasi data risiko lintas sektor yang belum optimal, serta kapasitas daerah yang masih lemah dalam melakukan respons darurat secara taktis dan operasional. Dia mengatakan, kondisi tersebut berujung pada rapuhnya layanan dasar pemerintah daerah justru pada saat bencana terjadi.
Banjir dan longsor pada November 2025 yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lanjut Rustina, menjadi bukti paling mutakhir dari persoalan tersebut. Rustian menyebut kejadian menjadi pengingat bahwa risiko bencana Indonesia kini bersifat sistemik dan multidimensi, hasil dari interaksi antar-bahaya yang kian diperparah oleh dampak perubahan iklim.
"Kesiapan koordinasi di tingkat pusat tidak serta-merta meningkatkan kesiapan taktis dan operasional di tingkat daerah," tegasnya.
Rustian pun memerinci lima elemen tata kelola untuk segera diperkuat. Kelimanya yakni inklusif dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan, kolaboratif lintas lembaga dan disiplin ilmu, serta berbasis ilmu pengetahuan sebagai fondasi pengambilan keputusan.
Selanjutnya yakni adaptif terhadap perubahan iklim dan berorientasi pada pengurangan risiko sistemik yang memutus rantai kegagalan layanan dasar. Dia menyebut, pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya butuh segera dilakukan.
Sultan HB X Ungkap Sistem Peringatan Dini Leluhur Jawa
Dalam agenda tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan sistem peringatan dini yang telah dimiliki masyarakat Jawa sebelum adanya seismograf. Sultan menyebut peringatan dini tersebut bersumber dari falsafah dan praktik pengamatan alam yang diwariskan lintas generasi yakni Eling lan Waspodo sebagai inti dari sistem pengetahuan ekologis tersebut.
Eling adalah kesadaran tentang posisi manusia dalam relasinya dengan alam yang mana manusia bukan penguasa bumi, melainkan bagian darinya. Waspada adalah kewaspadaan yang lahir dari pengalaman kolektif panjang dalam membaca tanda-tanda alam.
Sultan turut mengingatkan agar tidak hanya memerhatikan layar data dan grafik resiko kebencanaan, tetapi juga menggunakan ilmu Titen. Titen adalah praktik mengamati, menandai, dan mengingat pola perilaku alam secara konsisten dari generasi ke generasi.
"Ilmu Titen adalah sistem peringatan dini yang paling komunal yang pernah ada," demikian pernyataan Sultan yang dibacakan Agustinus.
Sultan turut memperkuat hal tersebut dengan merujuk sejumlah referensi akademik. Dia mengutip Fikret Berkes, yang dalam karyanya Sacred Ecology, menyebut pengetahuan semacam ini sebagai Traditional Ecological Knowledge yang diakui oleh Intergovernemntal Panel on Climate Change (IPCC) dan UNESCO sebagai pelengkap sahih bagi sains modern dalam manajemen bencana dan perubahan iklim.
Sultan menawarkan kritik terhadap pendekatan tata kelola bencana yang selama ini bertumpu pada fondasi teknis. Merujuk Nobelis Ekonomi, Elinor Ostrom yang membuktikan komunitas lokal mampu mengelola risiko lebih berkelanjutan dibanding sistem manajemen terpusat, Sultan menegaskan, tata kelola yang sungguh tangguh harus berakar pada memori kolektif dan kearifan lokal masyarakat.
"Tata kelola yang benar-benar tangguh adalah tata kelola yang berakar pada memori kolektif masyarakat dan kearifan lokal tempat kita berpijak," tegasnya.
Dalam forum tersebut, Sultan menerima Lifetime Dedication Award dari IABI atas kontribusi panjangnya dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Penghargaan tersebut diterima GKR Hayu mewakili Sultan.
GKR Hayu menyebut kebencanaan sebagai salah satu dari dua isu yang selalu menjadi perhatian khusus Sultan, bersama isu kebudayaan.
(aku/dil)