UMY Soroti Peran Kampus dalam Mitigasi Bencana: Jadi Jembatan Sains-Kebijakan

Ketua IABI menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Kebencanaan ke-9 di Ballroom University Hotel UMY, Rabu (6/5). Foto: Dok. UMY

Jogja -

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyoroti peran kampung dalam mitigasi bencana. UMY mendorong perguruan tinggi agar bisa menjembatani sains dan kebijakan di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Mutu, Reputasi, dan Kemitraan UMY, Slamet Riyadi, dalam pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) ke-9 Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) di kampus UMY, Rabu (6/5).

Slamet mengatakan, forum tersebut tidak hanya menjadi ruang akademik biasa. Menurutnya, PIT ke-9 harus mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat diterapkan, bukan sekadar gagasan yang berhenti di atas kertas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berharap dapat terbangun kolaborasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga implementatif dan berdampak nyata bagi peningkatan ketangguhan masyarakat Indonesia," ujar Slamet seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (6/5/2026).

Slamet juga menyoroti semakin kompleksnya perubahan karakter ancaman bencana. Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan penelitian, tetapi juga harus mampu menjembatani hasil riset dengan proses pengambilan kebijakan publik.

Slamet menegaskan, UMY tidak hanya menjadi tuan rumah penyelenggara kegiatan tersebut, tetapi juga berkomitmen untuk mengembangkan riset, ilmu pengetahuan, dan pengabdian masyarakat pada isu-isu strategis kebencanaan, keberlanjutan, serta tata kelola pemerintahan.

"Pendekatan penanggulangan bencana tidak lagi cukup hanya bersifat responsif, tetapi harus bertransformasi menuju tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data," tegasnya.

Menurut Slamet, pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor merupakan elemen penting dalam membangun sistem kebencanaan nasional yang lebih tangguh. Sebab itu, perlu adanya penguatan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Ketua IABI menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pertemuan Ilmiah Tahunan Kebencanaan ke-9 di Ballroom University Hotel UMY, Rabu (6/5). Foto: Dok. UMY

Melalui pendekatan tersebut, UMY ingin berperan sebagai mitra strategis dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional, sekaligus memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.

Slamet juga menyoroti pentingnya momentum peringatan dua dekade Gempa Yogyakarta 2006 yang menjadi bagian dari rangkaian PIT ke-9 IABI. Dia menegaskan, peringatan tersebut bukan hanya sebagai agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di masa depan.

"Pembelajaran dari masa lalu harus menjadi fondasi dalam membangun sistem kebencanaan yang lebih kuat di masa depan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum IABI, Prof. Harkunti P. Rahayu, menyebut risiko bencana bukan hanya bersifat alamiah.

"Risiko bencana tidak lagi semata bersifat alamiah, melainkan sangat dipengaruhi oleh keputusan pembangunan, tata kelola, dan kapasitas adaptasi masyarakat kita sendiri," ujar Harkunti.

Pandangan tersebut menjadi alasan dipilihnya teman PIT ke-9, 'Penguatan Tata Kelola Risiko Bencana untuk Ketangguhan' atau Strengthening Disaster Risk Governance for Resilience.

Bagi IABI, teman tersebut merupakan representasi sistem penanggulangan bencana Indonesia yang perlu bergeser dari pendekatan yang semata reaktif menuju tata kelola yang terencana, berbasis data, dan melibatkan pengambil keputusan di semua level.

Menurut Harkunti, bergesernya paradigma tersebut begitu mendesak karena Indonesia tengah menghadapi kompleksitas risiko yang terus meningkat.

"Faktor perubahan iklim, laju urbanisasi, degradasi lingkungan, hingga arah kebijakan pembangunan yang tidak selalu mempertimbangkan dimensi risiko menjadi bagian dari ekosistem yang memperparah kerentanan masyarakat. Ini jauh melampaui sekadar ancaman geologi atau hidrometeorologi," imbuhnya lagi.

Dalam konteks tersebut, PIT ke-9 dirancang sebagai ruang konvergensi lintas aktor. Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai sebuah pendekatan yang mencerminkan keyakinan bahwa tata kelola bencana yang efektif tidak bisa dibangun oleh satu sektor saja.

"PIT ke-9 digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun Gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah 2006. Momentum ini, bagi IABI bukan sekadar seremonial, tetapi pengingat keras bahwa dua dekade berlalu, pekerjaan rumah penguatan sistem kebencanaan nasional belum selesai," pungkas Harkunti.

Agenda tersebut terselenggara berkat dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Forum ini diikuti sekitar 500 peserta dari seluruh Indonesia dan berlangsung selama tiga hari. Forum tersebut menjadi pertama kali dalam sejarah penyelenggaraan PIT IABI sejak organisasi ini berdiri pada 2014.