Pemda DIY Ketar-ketir Penghitungan UMP 2026 Bakal Molor

Jogja -

Pekan pertama Desember hampir usai, namun regulasi soal formula penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) tak kunjung diterbitkan pemerintah pusat. Pemda DIY khawatir penghitungannya bakal molor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Ariyanto Wibowo mengatakan jika regulasi itu tak kunjung terbit hingga pertengahan Desember, dikhawatirkan penghitungan di dewan pengupahan tak bisa maksimal.

"Belum ada, kita masih menunggu regulasi penghitungan UM," jelas Bowo saat dihubungi, Jumat (5/12/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang kita khawatirkan (regulasi terbit pertengahan Desember), jadi dalam penghitungan dan penetapan tentu saja akan mundur. Peran dewan pengupahan jadi kurang maksimal sambungnya.

Pasalnya, menurut Bowo, penghitungan dan rapat dewan pengupahan provinsi paling tidak membutuhkan waktu sepekan. Setelah diumumkan, giliran dewan pengupahan kabupaten/kota untuk menghitung.

Di sisi lain, Bowo bilang, tidak mungkin UMP atau UMK diumumkan di bulan Januari. Artinya, pada bulan Desember UMP/UMK harus diumumkan agar perusahaan juga bisa bersiap.

"Sejauh pemahaman kita, tidak mungkin (UMP/UMK diumumkan Januari), karena UM diberlakukan mulai Januari," ujar Bowo.

"Penghitungan tidak lama, yang lama kesepakatan antara unsur pekerja dan unsur pengusaha, idealnya kira-kira 1 mingguan," pungkasnya.

Diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pembahasan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 sudah selesai dibahas. Aturan terkait nasib standar upah itu bahkan sudah diteken dan tinggal diumumkan ke publik.

"Regulasi sudah diparaf (ditandatangani)," kata Airlangga di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (5/12).

Sayangnya, belum diketahui kapan kenaikan UMP 2026 akan diumumkan. Sebelumnya pemerintah menargetkan pengumuman akan dilakukan sebelum 31 Desember 2025.