PHRI Gunungkidul Sayangkan Larangan Sekolah Negeri Study Tour

Gunungkidul -

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul menyayangkan adanya kebijakan di sejumlah daerah yang melarang sekolah melakukan study tour ke luar provinsi.

"Pelarangan study tour dari tokoh masyarakat itu menurut saya tidak bijak dan merupakan keputusan yang hanya dilandasi emosional sesaat," kata Ketua PHRI Gunungkidul, Sunyoto, saat dihubungi wartawan, Jumat (17/5/2024).

"Seharusnya kalau ada kejadian kecelakaan seperti itu yang perlu ditertibkan adalah perusahaan busnya. Bukan menghilangkan study tournya," imbuh Sunyoto, merujuk kasus kecelakaan bus di Subang, Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kecelakaan pada Sabtu (11/5) malam lalu itu menimpa bus yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok. Sebanyak 11 orang meninggal dalam kecelakaan itu.

Menurut Sunyoto, larangan study tour akan berdampak kepada para pelaku wisata.

"Berdasarkan info ada beberapa teman (pelaku wisata) yang sudah di-cancel. Tentunya berdampak ke tingkat hunian hotel, omzet rumah makan, tukang parkir, tukang asongan, perajin," ujar dia.

Sunyoto menambahkan, Gunungkidul selama ini menjadi salah satu daerah tujuan study tour.

"Gunungkidul juga salah satu tujuan program study tour karena banyak UMKM yang sering dijadikan tujuan seperti pengolahan ikan tuna, pembuatan tiwul, dan lain-lain," pungkasnya.

Dilansir detikJateng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Disdikbud Jateng) Uswatun Hasanah menegaskan bahwa karya wisata atau study tour dilarang, khususnya untuk sekolah negeri. Ia mengatakan bahwa larangan itu sudah ditetapkan sejak lama.

"(Alasan pertama) Ketika kita berada di Provinsi Jateng dengan kebijakan sekolah negeri, kita kan yang mengatur langsung sekolah negeri ya, sekolah negeri dilarang untuk menyelenggarakan wisata itu dimulai pada saat sekolah itu zero pungutan. Jadi kalau zero pungutan kan tidak ada pungutan ke siswa padahal kan piknik itu ada pungutan," ujar Uswatun via telepon, Rabu (15/5/2024).

Ada beberapa hal yang membuat pihaknya melarang diadakan study tour. Selain karena tidak bolehnya ada pungutan, study tour dinilai berisiko dan tidak banyak berdampak pada kegiatan pembelajaran.