Perdana Menteri (PM) Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan dirinya telah membubarkan parlemen. Berikut alasannya.
Dilansir detikNews dari Reuters, Juru Bicara Pemerintah Thailand, Siripong Angkasakulkiat, pada Jumat (12/12/2025) mengatakan pembubaran parlemen disebabkan perselisihan dengan kelompok terbesar dalam parlemen Thailand, yakni kubu oposisi yang dipimpin Partai Rakyat.
"Ini terjadi karena kita tidak dapat melanjutkan proses di parlemen," kata Siripong.
Dekrit pembubaran parlemen itu disebut telah disahkan oleh Raja Thailand Maha Vajiralongkorn. Pengesahan diumumkan diumumkan dalam Royal Gazette.
Hal ini membuat Thailand harus menggelar pemilu dini. Konstitusi Thailand mengatur Pemilu harus digelar dalam waktu 45 hari hingga 60 hari ke depan.
PM Anutin mengatakan pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan. PM Anutin dalam pernyataannya pada Kamis (11/12) menegaskan 'Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat'.
Dia merupakan PM ketiga Thailand sejak Agustus 2023. Hal itu mengindikasikan ketidakstabilan politik di negara tersebut.
Kekacauan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan sengit kembali berkecamuk antara Thailand dan Kamboja. Sedikitnya, 20 orang tewas di kedua negara dengan nyaris 200 orang lainnya mengalami luka-luka.
Bentrokan dengan Kamboja telah terjadi di belasan lokasi dan beberapa di antaranya melibatkan baku tembak artileri secara besar-besaran.
Selain itu, hal ini juga berdampak pada perekonomian negara yang merupakan terbesar kedua di Asia Tenggara. Terlebih Thailand saat ini sedang bergulat dengan tarif Amerika Serikat, utang rumah tangga yang tinggi, dan tingkat konsumsi yang lemah.
Simak Video "Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya"
(afn/afn)