Kata Fadli Zon soal Kabar Soeharto Prioritas Jadi Pahlawan Nasional

Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan Fadli Zon menyebut ada 24 nama yang menjadi prioritas mendapat gelar pahlawan nasional. Fadli Zon pun menjawab kabar soal nama Presiden ke-2 RI, Soeharto, masuk daftar tersebut.

Awalnya, dari hasil rapat Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) disebutkan ada 49 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Jumlah ini jauh lebih banyak dari yang disampaikan Mensos Saifullah Yusuf.

"Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama," kata Fadli kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir detikNews, Rabu (5/11/2025).

Dari jumlah tersebut, Fadli mengaku memilih 24 nama yang masuk daftar prioritas. Meski begitu, Fadli Zon tak memerinci nama-nama yang masuk dalam daftar pahlawan nasional itu.

"Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut, Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas," ujarnya.

Lantas apakah nama Soeharto ada dalam daftar tersebut? Fadli hanya menyebut nama Presiden ke-2 RI itu sudah memenuhi syarat karena tiga kali diusulkan menjadi pahlawan nasional.

"Nanti kita lihatlah ya. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat ya, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat," ujarnya.

Sebagai informasi, nama Soeharto diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional dari daerah. Usulan tersebut juga dari Partai Golkar.

Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11). Kala itu Bahlil menemui Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui," ujar dia.