BEM KM UGM Kritik Kinerja Setahun Prabowo-Gibran: Orientasi Bukan ke Rakyat

BEM KM UGM menyampaikan kritik setahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mereka menggelar diskusi dan aksi teatrikal bertajuk 'Satu Tahun Indonesia Sengsara' di boulevard UGM sore ini.

Seperti diketahui Prabowo dan Gibran secara resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Komitmen untuk memimpin demi 'Kepentingan Rakyat' yang digaungkan saat pelantikan, dinilai belum terealisasi dan justru diwarnai oleh serangkaian kebijakan yang dianggap kontroversial.

"Kita mencatat tentang apa saja yang membuat Indonesia ini setahun sengsara. Di antaranya berbagai kebijakan yang orientasinya bukan kepada kesejahteraan rakyat tapi pada konsolidasi politik supaya Prabowo dan oligarki yang mendukungnya punya kekuasaan yang cukup mapan," kata Ketua BEM KM UGM Tiyo Ardianto kepada wartawan, Senin (20/10/2025).

Kritik utama tertuju pada sejumlah langkah kebijakan yang diambil pemerintah dalam satu tahun pertama. Di awal tahun 2025, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

Meski bertujuan penghematan, kebijakan ini dikritik karena berdampak pada mandeknya pelayanan publik akibat pemangkasan anggaran nonprioritas. Ironisnya, langkah efisiensi ini dinilai kontradiktif dengan struktur kabinet yang dianggap gemuk dan membebani anggaran negara.

"Tajuknya besar, tajuknya seolah mulia. Tapi sebenarnya di baliknya adalah ada re-alokasi anggaran yang sebenarnya urusannya bukan tentang kesejahteraan tapi soal konsolidasi politik," ujarnya.

Kontroversi besar lainnya datang dari sektor pertahanan dengan pengesahan RUU TNI. Muncul kekhawatiran serius bahwa UU baru ini dapat melukai supremasi sipil dan membangkitkan kembali militerisme era Orde Baru. Pembentukan Danantara melalui perubahan UU BUMN juga menjadi bagian dari sorotan ini.

"Yang jadi catatan besar juga terkait UU TNI yang menjadi permulaan sekaligus puncak yang tentu ke depan akan ada puncak lagi yang menandakan bagaimana ekonomi kita didukung fasisme. Karena cenderung bukan pakai ekonomi demokrasi tapi ekonomi militeristik," kata dia.

Di sektor pendidikan, klaim pemerintah mengenai alokasi anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah juga diperdebatkan. Sesuai amanat konstitusi, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Tapi justru sebagian anggaran pendidikan dalam UU APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Bagi saya kalau salah satu syarat pemakzulan presiden adalah pengkhianatan terhadap negara, maka sudah sangat tegas bahwa Prabowo melakukannya dengan mengkhianati Pasal 31 ayat 4 tentang mandatory spending UU pendidikan, anggaran pendidikan. Maka saya kira tidak berlebihan kalau BEM KM UGM akan menyiapkan semacam agenda untuk menguji apakah Prabowo layak dimakzulkan atau dibiarkan bertahan," tegasnya.