Sentilan Menohok Buruh ke DPR: Tunjangan Rumah Rp 50 Juta/Bulan, Sewa di Surga?

Ribuan buruh demo di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. Mereka enuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak THR. (Foto: Andhika Prasetia)

Jogja -

Massa buruh menggelar aksi demo di depan Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, untuk menuntut kenaikan upah tinggi tahun depan dan penghapusan pajak tunjangan hari raya (THR). Mereka juga menyuarakan kritik soal tunjangan perumahan untuk anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan perhitungan biaya sewa perumahan yang diberikan ke setiap anggota DPR berlebihan. Sebab, jika dihitung satu anggota DPR bisa mengantongi Rp 600 juta per tahun hanya untuk tempat tinggal.

"Dia naikin tunjangan perumahan (DPR) saja Rp 50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp 600.000.000. Nyewa di mana itu Rp 600.000.000, di surga? Mahal banget," cetus Said dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, dilansir detikFinance, Kamis (28/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said Iqbal mengatakan besaran biaya sewa rumah untuk legislatif itu kontras dengan biaya yang bisa dikeluarkan buruh untuk sewa tempat tinggal. Sebagai perbandingan, biaya perumahan buruh setahun hanya sekitar Rp 8,4 juta.

"Kalau rumah buruh sewanya berapa? Cuma Rp 700 ribu sebulan, dikalikan 12 bulan cuma Rp 8,4 juta. Ini 600 juta satu tahun," kata Said disambut riuh para buruh yang ikut berdemo.

Tak hanya soal tunjangan perumahan, Said juga menyoroti keseluruhan pendapatan yang diterima anggota DPR cukup besar. Apalagi jika dibandingkan dengan kaum buruh.

"Buruh gajinya berapa? Rata-rata Rp 5 juta lah ya, kira-kira 5 koma, walaupun rata-rata Rp 3 juta kalau untuk seluruh Indonesia. Ambil lah tengahnya, rata-rata 3,5 juta. Gaji DPR berapa? Rp 104 juta dengan tunjangan-tunjangannya," paparnya.