Jejak Dosa Komite Pemilihan-Calon Pengurus PSSI di Tragedi Kanjuruhan

Jejak Dosa Komite Pemilihan-Calon Pengurus PSSI di Tragedi Kanjuruhan

Amir Baihaqi - detikJatim
Kamis, 19 Jan 2023 12:27 WIB
Logo PSSI
Logo PSSI. (Foto: Amalia Dwi Septi/detikcom)
Surabaya - Nama-nama jajaran anggota Komite Pemilihan (KP) dan calon pengurus PSSI periode 2023-2027 masih tak jauh-jauh dari era pengurus lama Mochammad Iriawan (Iwan Bule). Bahkan sebagian mereka merupakan pengurus atau pejabat yang aktif saat terjadi Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022.

Padahal Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan merekomendasikan semua pengurus yang aktif saat pecahnya Tragedi Kanjuruhan mundur dari jabatannya. Nah, siapa saja nama-nama anggota KP dan orang-orang yang mencalonkan diri menjadi pengurus PSSI periode 2023-2027?

Dimulai dari Ketua Komite Pemilihan yakni Amir Burhanuddin. Amir dipilih menjadi Ketua KP pada Kongres Biasa pada Minggu (15/1). Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan ditunjuk untuk Kongres Luar Biasa (KLB) dalam pembentukan pengurus PSSI periode 2023-2027.

Amir bukan orang baru dalam dunia sepakbola, khususnya di Jawa Timur. Sebelumnya ia merupakan jajaran pengurus Asprov Jatim. Amir juga merupakan pemilik klub Deltras Sidoarjo yang kini tampil di Liga 2.

Jejaknya dalam Tragedi Kanjuruhan yakni menjadi pengacara tersangka Tragedi Kanjuruhan yakni Direktur PT Liga Indonesia Bersatu (LIB) Hadian Lukita.

Meski jadi tersangka, Lukita hingga kini belum ikut disidangkan bersama 5 tersangka lainnya karena dinilai berkasnya belum lengkap. Polisi bahkan pernah menyebut Lukita statusnya telah berubah menjadi saksi. Tapi belakangan diralat polisi masih tersangka.

Nama lain yang masih bercokol di Komite Pemilihan yakkni Sudarmadji. Ia merupakan media officer Arema FC saat Tragedi Kanjuruhan. Meski demikian, Sudarmadji masih bisa menjabat sebagai anggota Komite Pemilihan.

Lalu untuk calon pengurus PSSI, sejauh ini sudah ada beberapa calon ketua umum dan bakal calon wakil serta 78 anggota exco. Tapi, masih ada nama-nama exco yang terdaftar untuk bersaing masuk PSSI periode 2023-2027.

Mochamad Iriawan sudah mengumumkan tidak akan maju dalam pencalonan ketua umum PSSI. Di sisi lain, Iwan Budianto justru namanya ada dalam daftar bakal calon wakil ketua umum PSSI meski sudah menegaskan tidak mau mencalonkan atau dicalonkan.

Ada pula nama-nama dalam kepengurusan Iriawan, yang masih belum mau meninggalkan posisi di PSSI. Hasani Abdul Gani, Juni Rahman, Yunus Nusi, dan Hasnuryadi Sulaiman terdaftar dalam bakal calon wakil ketua umum dan anggota exco.

Ahmad Riyad juga masih belum mau menarik diri dari jabatan anggota exco PSSI. Riyad kembali maju untuk posisi tersebut bersama Sonhadji, Endri Erawan, Pieter Tanuri, Vivin Cahyani, dan Dirk Soplanit yang sejauh ini masih menjabat anggota exco PSSI periode 2019-2023.

Presiden Madura United, Achsanul Qosasi, sudah menyinggung soal orang-orang di kepengurusan PSSI saat ini yang masih juga mau bersaing untuk periode 2023-2027. Dia mengaku cuma mau memberikan dukungan kepada yang membawa perubahan sepakbola Indonesia, sesuai rekomendasi TGIPF Tragedi Kanjuuruhan dan Transformasi Sepakbola Indonesia.

"Kami Madura United akan mengusung perubahan dalam sepakbola Indonesia atas rekomendasi TGIPF, agar siapa saja yang direkomendasikan TGIPF untuk tidak maju lagi dari sepakbola. Dengan tegas kongres kali ini sebagai momentum perbaikan sepakbola Indonesia," kata Achsanul.

Yang paling mengejutkan adalah Menpora Zainudin Amali yang ikut maju dalam bursa bakal calon (balon) wakil ketua umum PSSI. Ia bahkan mengklaim majunya dirinya telah dapat restu dari Presiden Joko Widodo.

Padahal pascaTragedi Kanjuruhan Amali merupakan orang yang paling getol meminta pemerintah agar tak curut campur atau mengintervensi PSSI. Amali juga orang yang selalu pasang badan saat Iwan Bule gencar dituntut mundur setelah Tragedi Kanjuruhan.

"Urusan sepakbola urusan PSSI, itu di atasnya ada FIFA. Nanti, presiden ketemu dengan presiden FIFA, pemerintah tidak ada intervensi, langsung. Kita disanksi jika pemerintah masuk di federasi. Ada federasi nasional dan internasional yang mengurus itu," kata Amali.


(abq/dte)


Hide Ads