.webp)
Komnas HAM menyebut tengah mengecek kabar jika Pemprov Jatim menyetop biaya pengobatan korban Tragedi Kanjuruhan, Malang. Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang, Dr Kohar Hari Santoso angkat bicara terkait kabar ini.
Kohar menyebut, RSSA merupakan rumah sakit milik Pemprov Jatim yang menjadi salah satu rumah sakit tempat merawat pasien Tragedi Kanjuruhan. Untuk itu, ia memastikan, semua pasien Tragedi Kanjuruhan, baik yang sedang dirawat inap atau hendak kontrol di RSSA Malang, tidak dibebankan biaya alias gratis.
"Pelayanan pasien Kanjuruhan baik yang sedang dirawat maupun yang akan kontrol tetap diberikan gratis oleh Pemerintah Jawa Timur," kata Kohar kepada detikJatim, Senin (17/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kohar menyatakan, apabila ada pasien baru yang datang ke RSSA mengaku korban Tragedi Kanjuruhan, diharapkan melengkapi beberapa persyaratan.
"Mengingat masa tanggap darurat sudah terlewati, maka kalau ada pasien baru menyatakan sebagai terkait kasus Kanjuruhan mohon dilengkapi surat keterangan dari otoritas, pemerintah kabupaten atau kota setempat," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Komnas HAM mengaku memperoleh informasi penghentian pembiayaan korban luka Tragedi Kanjuruhan. Informasi itu, kata Komnas HAM, didapat dari suporter Arema FC, Aremania.
"Beberapa hari yang lalu kami juga dikasih kabar sama temen-temen Aremania, ini sedang kami telusuri, itu ada informasi bahwa Pemprov Jawa Timur itu menghentikan pembiayaan untuk yang luka-luka, karena soal data dan sebagainya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).
(hil/dte)
