.webp)
Pilkada Serentak 2024 telah selesai digelar pada 27 November 2024 dengan diikuti ratusan gugatan Pilkada yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemendagri masih belum memastikan terkait jadwal pelantikan kepala daerah.
Wamendagri Bima Arya mengatakan, pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden RI terkait jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
"Saat ini Kemendagri masih berkonsultasi dengan MK, dan tentu juga minta arahan dari bapak Presiden. Karena memang di satu sisi kita ingin segera mungkin kepala daerah definitif ini dilantik supaya bisa jalan dan bekerja," kata Bima Arya di Gedung Negara Grahadi Surabaya usai Rakor Ketahanan Pangan, Selasa (7/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bima menegaskan Kemendagri menghormati proses sengketa Pilkada yang didaftarkan paslon di MK. Ia menunggu hasil perselisihan Pilkada hingga diputus oleh MK.
"Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK yang harus kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan-pilihan lah, pilihan inilah yang harus disepakati tentu dengan memperhatikan keputusan, norma-norma MK dan prinsip keserentakan. Jadi kami belum bisa putuskan," jelasnya.
"Sesegera mungkin Pak Mendagri akan melakukan pembahasan dengan MK, DPR, KPU, dan tentu meminta arahan dari bapak Presiden," lanjutnya.
Saat ditanya kapan target Kemendagri soal pelantikan, Bima menjawab kepala daerah hasil Pilkada 2024 harus secepatnya dilantik.
"Sesegera mungkin target kami, karena RPJMD harus sinkron dan berjalan. Program pemerintah harus berjalan, jangan terlalu lama kalau dari Kemendagri," tegasnya.
"Kita lihat saja, kita belum bisa bilang tanggal dan bulannya tapi sesegera mungkin dengan opsi yang ada," tandasnya.
(hil/iwd)
