.webp)
Berdasarkan data hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Banyuwangi, diketahui partisipasi jumlah pemilih jauh di bawah target.
Sebelumnya KPU Banyuwangi menargetkan angka partisipasi mencapai 75%, namun hasil yang diperoleh justru diangka 59,2% jauh di bawah partisipasi pilkada tahun 2020 yang mencapai 65,3%.
Menurut Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Banyuwangi, minimnya partisipasi lantaran KPU dianggap tidak becus menarik minat masyarakat untuk menggunakan hak pilihannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menggelar konferensi pers kemarin Jumat (6/12/2022) dan kami menyampaikan bahwa KPU Banyuwangi gagal sebagai penyelenggara Pilkada 2024, tolak ukurnya adalah Tingkat partisipasi Masyarakat sebagai pemilih yang rendah," kata Ketua Umum PMII Banyuwangi, M Hadadalwi Nasyafiallah, Sabtu (7/12/2024).
Nasyafiallah menyebut berdasarkan data yang didapat dari perhitungan quick qount C1 salinan Pilkada 2024 Banyuwangi, jumlah masyarakat yang berpartisipasi pada pilkada tahun 2024 sebanyak 797,546 jiwa dan 551,379 jiwa tidak menggunakan hak pilihnya dari total DPT sebanyak 1,348,925 pemilih.
Hal ini menjadi catatan dan evaluasi penting bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Yang dinilai telah gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihannya.
"Melihat hal ini, berbagai kegiatan formalitas yang bersifat glorifikasi atas nama sosialisasi ini yang sepatunya menjadi catatan dan evaluasi. Sosialisasi hanya ditengah kota dan di hotel-hotel tidak sampai ke pelosok," tambahnya.
Bukan hanya itu, PMII Banyuwangi juga mengkritisi besarnya alokasi anggaran yang tidak berbanding lurus dengan kesuksesan pilkada, yang diwarnai dengan minimnya partisipasi pemilih.
"Tidak adanya transparansi anggaran oleh penyelenggara pemilu juga menjadi catatan bagi PC PMII Banyuwangi, melihat anggaran dalam Pilkada 2024 ini mencapai Rp. 111,54 miliar," tegas Nasya.
Dari jumlah tersebut menurutnya, sebesar Rp 90,2 miliar dikelola KPU dan Rp 21,34 miliar dikelola Bawaslu. Melihat jumlah anggaran yang fantastis itu tentu penyelenggara pemilu harus transparan mengenai anggaran yang sudah digunakan.
"Kami menuntut agar KPU dan Bawaslu memberikan klarifikasi kepada publik terkait menurunnya angka partisipasi pemilih dan melaporkan kemana anggaran digunakan, apakah benar untuk suksesi tahapan Pilkads atau digunakan untuk kepentingan tertentu," ucap Nasya.
PC PMII Banyuwangi juga berencana mengirim surat permohonan kepada Komisi I DPRD untuk digelar rapat dengar pendapat atau hearing. Tujuannya agar penyelenggara Pilkada Serentak 2024 dapat menjelaskan penyebab rendahnya partisipasi pemilih maupun terkait dengan penggunaan anggaran pilkada.
(erm/fat)
