.webp)
Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) menemukan 25 kasus politik uang pada Pilkada Serentak 2024 di Jawa Timur. Beberapa daerah dengan temuan terbanyak antara lain di Jember, Gresik, dan Surabaya.
Ketua KIPP Jawa Timur, Herdian menyebut bentuknya mulai dari uang hingga sembako yang dibagikan oleh pihak paslon ke warga.
"Rata-rata ada di Gresik, Jember, Surabaya. Ada yang dari paslon, bahkan kotak kosong. Kalau di Surabaya kasusnya kita temukan pihak mengatasnamakan kotak kosong seperti di kawasan Krembangan Utara," ujar Herdian kepada detikJatim, Senin (2/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagian temuan itu telah dilaporkan ke Bawaslu di masing-masing kabupaten/kota hingga provinsi. Namun, Herdian mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti.
"Yang dilaporkan ke Bawaslu kurang dari 10 kasus. Terutama yang sudah lengkap prosesnya. Lainnya kami masih melakukan investigasi," kata Herdian.
Selain politik uang, KIPP juga mengungkapkan beberapa pelanggaran lain seperti masih adanya APK di area sekitar TPS, lokasi TPS di beberapa daerah yang dinilai terlalu jauh, hingga menurunnya tingkat partisipasi masyarakat jika dibanding dengan Pemilu serentak 14 Februari 2024 lalu.
"KIPP Jawa Timur meminta kepada KPU dan Bawaslu untuk terus berkesinambungan memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat, tidak hanya pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada," ungkap Herdian.
Pasca-pemungutan suara ini, KIPP berharap proses demokrasi bisa terus berjalan dengan adil dan seluruh pasangan calon bisa menerima hasil Pilkada Serentak 2024 dengan legawa.
"Apabila terjadi perselisihan maka gunakan haknya untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Herdian.
(dpe/fat)
