.webp)
Debat kedua Pilgub Jatim 2024 berlangsung Minggu (3/11/2024). Dalam debat kedua itu, Calon Gubernur nomor urut 01, Luluk Nur Hamidah mendapat kesempatan bertanya ke Calon Gubernur nomor urut 03, Tri Rismaharini. Luluk menanyakan bagaimana langkah terbaik Risma untuk keadilan masyarakat penerima bansos?
Risma menegaskan saat menjadi Menteri Sosial, dirinya mendapat nilai 100 dan 98 dari KPK. Risma juga menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus dilakukan khususnya di wilayah Pantai Selatan Jawa Timur. Risma menilai hal ini sangat rentan karena terdapat Gunung Berapi.
"Itu sangat rentan karena kayak di sana ada gunung berapi karena itu yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk terjadi bencana kita sudah punya cara dan sebagainya juga menyiapkan kampung Kencana di mana masyarakat di situ diajarkan. Menyiapkan lumbung yang bisa untuk menghidupi selama satu minggu dan itu sudah saya lakukan saya menjadi menteri sosial," jawab Risma saat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luluk menegaskan pernah menemukan data yang tidak sinkron terkait bansos. Bahkan, ada kepala desa yang ditemui takut ke warga dan ingin pergi dari desa tersebut.
"Persoalan terkait dengan bansos dan bantuan bencana sampai complicated, pada saat di mana bansos harus dibagi, mereka harus pergi dari desa karena takut dikeroyok. Karena ada kondisi ketidakcocokan data, penting untuk data Jatim untuk mendapatkan akurasi dan validasi sehingga siapa yang menerima itu bisa akurat dan disitu keadilan terjadi," tandas Luluk.
Sementara, Khofifah menyebut Jatim adalah Ring Of Fire. Jawa Timur memiliki 5 area yang harus dimitigasi. Ada banjir, karhutla hingga puting beliung. Khofifah menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat secara kolektif untuk mengurangi vegetasi supaya tidak terjadi longsor.
"Karena, bencana longsor itu salah satu bencana yang besar. SehinggaKita melakukan mitigasi melalui aerosiding, ini jarang dilakukan Provinsi lain, kita harus mendapatkan bantuan pesawat dari KSHU karena kita ingin tabur benih dari atas bukit-bukit yang terjal," terang Khofifah.
Terkait dengan basis data bantuan sosial Jawa Timur, dilansir dari berbagai sumber, bansos merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua basis data utama yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dikelola Kementerian Sosial dan berfungsi sebagai basis data penerima bantuan sosial yang terintegrasi. Salah satu program unggulan dari DTKS adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang memberikan uang tunai kepada keluarga miskin dengan anggota yang termasuk dalam kategori rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil.
Selain itu, terdapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang memberikan bantuan pangan senilai Rp 200.000 per bulan ke keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka. Dalam situasi darurat atau krisis, pemerintah juga meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang memberikan uang tunai secara langsung untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Ada pula program Bantuan Sosial Beras (BSB) menyediakan 10 kg beras gratis setiap bulan untuk keluarga penerima, guna memastikan akses mereka terhadap pangan yang cukup. Kemudian, ada program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengumpulkan informasi sosial ekonomi dari hampir seluruh penduduk Indonesia.
Regsosek bertujuan untuk memperbaiki akurasi dalam penyaluran bantuan sosial dengan mengidentifikasi secara lebih mendalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui Regsosek akan digunakan untuk mendukung berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan perbaikan kesejahteraan sosial secara lebih efektif.
Di Jawa Timur, bansos disalurkan melalui beberapa program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program yang paling dikenal adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera.
Pemprov Jatim juga meluncurkan Bantuan Sosial Beras (BSB) untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, terutama selama masa pandemi COVID-19. Program ini memberikan 10 kg beras gratis kepada KPM terdaftar.
Selain itu, terdapat program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan dukungan bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang bertujuan untuk memperkuat jaringan sosial dan penyaluran bantuan di tingkat lokal.
Tema debat kedua Pilgub Jatim 2024 ini adalah 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Tema besar ini terbagi dalam 8 sub tema. Pertama soal 'Budaya dan Birokrasi Modern', kedua soal Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Selanjutnya, sub tema ketiga adalah 'Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan', lalu 'Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat', kemudian 'Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation'.
Kemudian, sub tema keenam adalah 'Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah', lalu 'Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman', serta terakhir 'Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan'.
Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di sini.
Tidak seperti debat perdana, jumlah pendukung masing-masing paslon kali ini dibatasi 100 orang. Pada debat perdana, batas maksimal pendukung untuk masing-masing paslon yang diizinkan masuk ke venue debat mencapai 150 orang.
Durasi waktu juga berbeda dibandingkan dengan debat pertama. KPU Jatim melakukan evaluasi bahwa durasi waktu untuk penyampaian visi-misi dinilai terlalu singkat. KPU pun menambah durasi untuk sesi tersebut.
"Durasi waktu yang kami evaluasi soal visi-misi dapat masukan dari masing-masing paslon, sesi awal penyampaian visi-misi debat pertama dirasa minim kali ini kami longgarkan," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaefi.
Terkait kostum debat, Aang mengatakan pada debat kedua ini tidak ada tema khusus. KPU membebaskan paslon menggunakan kostum sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan pada debat perdana, tema kostumnya yakni baju adat Jawa Timuran.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU Jatim, debat Pilgub Jatim akan digelar 3 kali. Tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan mengikuti debat, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.
Luluk-Lukmanul nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Terakhir nomor 3, Risma dan Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
(dpe/fat)
