.webp)
Infrastruktur digital di Jawa Timur masih menjadi tantangan signifikan dalam reformasi birokrasi. Meski pemerintah provinsi telah berupaya meningkatkan aksesibilitas layanan publik melalui teknologi, kenyataannya, jaringan internet yang tidak merata di daerah terpencil menghambat kemajuan ini.
Dari berbagai sumber, meski penetrasi internet di Indonesia mencapai 80%, kualitas dan kecepatan akses internet bervariasi, dengan banyak wilayah di Jatim masih mengalami keterbatasan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses informasi dan layanan publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Pemerintah Jawa Timur telah meluncurkan berbagai program untuk memperbaiki infrastruktur digital, termasuk pembangunan jaringan fiber optik dan peningkatan kapasitas bandwidth. Namun, tantangan utama tetap ada pada distribusi infrastruktur yang belum merata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wilayah pedesaan sering kali tertinggal dalam hal akses teknologi, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan digital yang disediakan. Keterbatasan ini juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
Berikut Tantangan Birokrasi di Jawa Timur:
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kualitas pelayanan publik di Jawa Timur masih menjadi perhatian utama dalam reformasi birokrasi. Meski ada upaya meningkatkan efisiensi melalui digitalisasi, banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan teknologi baru.
Program pelatihan literasi digital bagi ASN telah diluncurkan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi secara efektif. Namun, kesenjangan antara generasi digital native dan generasi sebelumnya menciptakan tantangan tersendiri.
Menurut laporan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, pentingnya literasi digital bagi ASN tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja tetapi juga untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
Kegiatan pelatihan seperti "ASN Belajar" bertujuan untuk membekali ASN dengan keterampilan yang diperlukan agar mereka mampu menghadapi tuntutan era digital saat ini.
2. Akuntabilitas dan Transparansi
Akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih mengalami kesulitan dalam mengelola data dan informasi secara efektif.
Keterbatasan dalam disiplin pengelolaan data ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Data menunjukkan bahwa transformasi digital yang dilakukan selama lima tahun terakhir telah membawa Jatim masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan SPBE terbaik nasional.
Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa semua proses pemerintahan bersifat transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran publik serta distribusi informasi kepada masyarakat yang harus dilakukan secara terbuka.
3. Rendahnya Literasi Digital
Literasi digital di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan meskipun Indeks Literasi Digital Jatim mencapai 3,58 pada tahun 2023, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang tercatat 3,54.
Namun, angka ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menggunakan teknologi secara efektif. Survei menunjukkan bahwa sekitar 32% masyarakat masih kesulitan membedakan antara informasi valid dan hoaks, menciptakan tantangan serius dalam era informasi saat ini.
Pemerintah Provinsi Jatim telah meluncurkan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Program-program tersebut mencakup workshop tentang penggunaan media digital dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis mereka.
Meski demikian, tantangan terbesar adalah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki latar belakang pendidikan rendah.
Tema debat kedua Pilgub Jatim 2024 ini adalah 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Tema besar ini terbagi dalam 8 sub tema. Pertama soal 'Budaya dan Birokrasi Modern', kedua soal Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Selanjutnya, sub tema ketiga adalah 'Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan', lalu 'Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat', kemudian 'Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation'.
Kemudian, sub tema keenam adalah 'Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah', lalu 'Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman', serta terakhir 'Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan'.
Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di sini.
Tidak seperti debat perdana, jumlah pendukung masing-masing paslon kali ini dibatasi 100 orang. Pada debat perdana, batas maksimal pendukung untuk masing-masing paslon yang diizinkan masuk ke venue debat mencapai 150 orang.
Durasi waktu juga berbeda dibandingkan dengan debat pertama. KPU Jatim melakukan evaluasi bahwa durasi waktu untuk penyampaian visi-misi dinilai terlalu singkat. KPU pun menambah durasi untuk sesi tersebut.
"Durasi waktu yang kami evaluasi soal visi-misi dapat masukan dari masing-masing paslon, sesi awal penyampaian visi-misi debat pertama dirasa minim kali ini kami longgarkan," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaefi.
Terkait kostum debat, Aang mengatakan pada deba kedua ini tidak ada tema khusus. KPU membebaskan paslon menggunakan kostum sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan pada debat perdana, tema kostumnya yakni baju adat Jawa Timuran.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU Jatim, debat Pilgub Jatim akan digelar 3 kali. Tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan mengikuti debat, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.
Luluk-Lukmanul nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Terakhir nomor 3, Risma dan Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
(dpe/fat)
