.webp)
Debat kedua Pilgub Jatim 2024 membahas soal 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Berikut standar tata kelola pemerintahan atau good governance di setiap negara.
Guna memastikan pemerintahan berjalan baik, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Dilansir dari beberapa sumber, termasuk jurnal yang akurat, berikut ini standar tata kelola pemerintahan yang baik:
Pertama, partisipasi masyarakat sangat krusial yakni melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan sehingga memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan kontribusi dalam kebijakan publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, akuntabilitas menjadi kunci, di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Termasuk transparansi dalam laporan keuangan dan kegiatan kepada publik. Transparansi itu sendiri memastikan bahwa proses pengambilan keputusan terbuka, sehingga informasi yang relevan dapat diakses oleh masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya publik. Di mana pemerintah dituntut untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Selain itu, prinsip keadilan dan kesetaraan harus ditegakkan agar setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan publik.
Keempat, responsivitas menjadi penting agar pemerintah dapat dengan cepat memberikan respons untuk kebutuhan dan harapan masyarakat serta adaptif terhadap perubahan situasi yang terjadi. Hal ini tentu akan menjadikan pemerintahan berjalan sesuai dengan standar.
Kelima, supremasi hukum juga tidak kalah penting; penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pemimpin perlu memiliki visi strategis untuk pembangunan berkelanjutan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Keenam, orientasi konsensus dalam menciptakan kesepakatan di antara berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan demi kepentingan bersama.
Tema debat kedua Pilgub Jatim 2024 ini adalah 'Tata Kelola Pemerintah yang Efektif dan Inovatif Serta Pelayanan Publik Yang Inklusif'. Tema besar ini terbagi dalam 8 sub tema. Pertama soal 'Budaya dan Birokrasi Modern', kedua soal Inovasi Tata Kelola Pemerintahan.
Selanjutnya, sub tema ketiga adalah 'Pelayanan Publik Transparan, Inklusif, dan Berkeadilan', lalu 'Partisipasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat', kemudian 'Harmonisasi Produk Hukum Daerah dan Meaningful Participation'.
Kemudian, sub tema keenam adalah 'Optimalisasi Kewenangan Melalui Komunikasi dengan Pemerintahan Pusat dan Daerah', lalu 'Tata Kelola yang Menghargai dan Melindungi Keberagaman', serta terakhir 'Mitigasi Bencana dan Bantuan Sosial yang Berkeadilan'.
Simak dan saksikan momen Debat Pilgub Jatim 2024 di sini. Ikuti pemberitaan seputar Pilkada Jatim di sini.
Tidak seperti debat perdana, jumlah pendukung masing-masing paslon kali ini dibatasi 100 orang. Pada debat perdana, batas maksimal pendukung untuk masing-masing paslon yang diizinkan masuk ke venue debat mencapai 150 orang.
Durasi waktu juga berbeda dibandingkan dengan debat pertama. KPU Jatim melakukan evaluasi bahwa durasi waktu untuk penyampaian visi-misi dinilai terlalu singkat. KPU pun menambah durasi untuk sesi tersebut.
"Durasi waktu yang kami evaluasi soal visi-misi dapat masukan dari masing-masing paslon, sesi awal penyampaian visi-misi debat pertama dirasa minim kali ini kami longgarkan," ujar Ketua KPU Jatim Aang Kunaefi.
Terkait kostum debat, Aang mengatakan pada deba kedua ini tidak ada tema khusus. KPU membebaskan paslon menggunakan kostum sesuai dengan selera masing-masing. Sedangkan pada debat perdana, tema kostumnya yakni baju adat Jawa Timuran.
Sesuai dengan aturan yang ditetapkan KPU Jatim, debat Pilgub Jatim akan digelar 3 kali. Tiga paslon dengan cagub sama-sama perempuan mengikuti debat, yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, dan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta.
Luluk-Lukmanul nomor urut 1 diusung PKB. Khofifah-Emil nomor urut 2 diusung koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem, PAN, PKS, PPP, PSI, Perindo, Partai Buruh, Gelora, PBB, PRIMA, Garuda, dan PKN. Terakhir nomor 3, Risma dan Gus Hans diusung PDIP, Hanura, dan Partai Ummat.
(ihc/fat)
