.webp)
Pilkada 2024 semakin dekat. Disabilitas di Surabaya berharap, agar petugas KPU sebagai penyelenggara, terutama yang berada di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memahami beberapa hal. Seperti penggunaan template braille hingga akses ke bilik suara.
Hal itu diungkapkan salah satu disabilitas netra, Ipong, warga Kecamatan Krembangan, Surabaya. Menurutnya, ia masih menjumpai petugas yang belum memahami penggunaan alat bantu template braille itu.
"Sudah ada aturan, cuma dari beberapa kali pemilihan sempat jadi relawan itu yang sering terjadi tidak semua KPPS paham. Apakah itu infonya yang tidak merata atau bagaimana, itu yang jadi sumber masalah," ujar Ipong kepada detikJatim, Sabtu (31/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Ipong, ada Dani Heru yang juga merupakan penyandang disabilitas netra dari Kecamatan Karangpilang, Surabaya. Dani mengeluhkan hal yang sama, yakni kapasitas petugas di TPS dalam melayani disabilitas serta kelompok rentan.
"Petugas harus paham betul. Kalau template itu pasti tersedia, satu set dengan kotak suara. Kalau bilang gak ada berarti dia gak tahu. Sebab saya jumpai masih ada yang bilang seperti itu," tuturnya.
Dani juga menyoroti terkait akses pendampingan yang bisa diberikan kepada kelompok disabilitas tertentu serta lansia.
"Kalau misal ada disabilitas fisik yang kesulitan, itu perlu didampingi. Termasuk lansia yang perlu dibantu petugas," kata Dani.
Sementara itu, berdasarkan Pemilu serentak 2024 15 Februari 2024 lalu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Surabaya Asti Dani juga menyampaikan beberapa temuannya selama penyelenggaraan pesta demokrasi yang bisa menjadi perhatian.
Menurut Asti, beberapa hal yang perlu dievaluasi dan menjadi tantangan besar bagi para penyandang disabilitas saat menyalurkan hak suaranya, di antaranya aksebilitas yang disediakan. Masih banyak TPS yang belum ramah untuk para disabilitas ini.
"Dari 5 TPS di Surabaya yang saya datangi saat Pemilu 2024 kemarin ada beberapa evaluasi. Aksesnya sempit sehingga pergerakan kursi roda susah, ada beberapa TPS yang menggunakan tangga juga sehingga tidak ramah untuk disabilitas, kemudian ketinggian meja sepertinya juga kurang diperhatikan," jelas Asti.
Dirinya pun berharap penyelenggara pemilihan di tiap TPS dapat memahami keragaman dari para disabilitas. Serta bisa mengikuti panduan yang telah disediakan KPU agar lebih inklusif.
(hil/iwd)
