.webp)
Debat publik pertama Pilbup Ponorogo berlangsung seru. Paslon 01, Ipong Muchlissoni (Ipong) dan Segoro Luhur Kusumo Daru (Luhur) di awal debat menegaskan komitmen untuk memenangkan kepentingan warga.
Berlokasi di Gedung Kesenian, Jalan Pramuka, Ponorogo, debat dengan tema meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah itu berlangsung meriah.
"Kembalinya saya ke kontestasi Pilkada karena dilatarbelakangi panggilan jiwa dan tanggung jawab moral sebagai putra daerah untuk melaksanakan mekanisme demokrasi. Mengembalikan pembangunan pada relnya. Dan yang terpenting memenangkan kepentingan masyarakat," tutur Ipong di awal debat, Rabu (23/10/2024) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada segmen kedua, paslon 01, Ipong-Luhur ditanya soal kebijakan dan program tentang kerusakan lingkungan, pembalakan hutan, hutan gundul maupun kebakaran hutan.
 Debat perdana Pilbup Ponorogo (Foto: Charoline Pebrianti) |
Dengan tegas, Ipong menjawab permasalahan kerusakan lingkungan harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan edukasi. Bagaimana mengedukasi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan agar mereka bekerja sesuai apa yang terjadi di lingkungannya.
"Maka kita dorong Perhutani sebagai pemilik lahan terbesar di Ponorogo untuk memberi kesempatan kepada petani-petani di sekitar hutan untuk bisa ikut bekerja di lahan perhutani yang ada," terang Ipong.
Menurut Ipong, karena tindak pidana kriminal atau apapun itu tidak terjadi apabila ekonomi masyarakat di sekitarnya terjamin baik. Tidak kalah penting juga soal lingkungan di perkotaan. Misal pengelolaan sampah.
"Saya melihat dalam 3 tahun terakhir sampah tidak terkelola sesuai dengan mimpi. Merencanakan untuk mendapat adipura ternyata zonk, misalnya sampah mau dikelola mau jadi briket katanya mau jadi penghasil briket terbesar di Jatim tapi kenyataannya blug," kata Ipong.
"Jadi ini saya rasa patut diperhatikan. Ke depan kalau saya jadi bupati dan mas Luhur wakil bupati, sampah akan kita kelola secara modern. Sampah ini akan kita kelola dan tidak merugikan masyarakat sekitar," lanjut Ipong.
Ipong menambahkan saat ini di Desa Mrican, Jenangan, warga yang berada di sekitar lokasi TPA mengeluhkan pencemaran. Terutama air minum dan juga air lindi yang mencemari sawah. Ini perlu perhatian dan langkah khusus dari pemerintah untuk mengatasi masalah sampah.
"Program saya Rp 300 juta per desa per tahun untuk ndandani jalan desa. Program itu rata dan uangnya bersumber dari APBD," imbuh Ipong.
Infrastruktur, lanjut Ipong, penting untuk menunjang ekonomi warga. Selain sumber dana dari APBD. Jalan penghubung antar wilayah kota dan kabupaten, sebagai pemerintah harus pintar mencari sumber pendanaan lain. Seperti pendanaan dari APBN melalui program dari Kementerian.
"Sumber pendanaan kita juga bisa melakukan lobi-lobi yang cukup intensif ke pemerintah pusat agar kita mendapat alokasi, dana alokasi khusus untuk peningkatan infrastruktur," pungkas Ipong.
(abq/iwd)
