Pakar hukum menilai penumpasan korupsi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh ketiga paslon cagub-cawagub Jatim pada Pilkada 2024. Sebab korupsi masih menjadi kejahatan terstruktur yang sulit ditangani.
"Korupsi menjadi masalah besar dalam penegakan hukum. Maka ketiga calon ini harus tegas dalam memberantas korupsi dalam jajarannya," ujar Pakar Hukum Pidana Ubhara, Prof Solahudin saat dihubungi detikJatim, Jumat (29/9/2024).
Ketiga paslon pun telah mencantumkan gagasan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi di dalam visi misinya. Namun Solahudin pesimistis Gubernur Jatim terpilih nanti bisa benar-benar fokus menangani masalah ini.
"Kelemahan dari para kepala daerah itu merupakan kelemahan terstruktur dalam sistem hukum atau rekrutmen pilkada yang memakan biaya besar. Itu akibatnya dia sebagai kepala daerah sangat sulit menegakkan hukum pidana yang sesungguhnya," jelasnya.
Solahudin juga menilai bahwa lemahnya penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak hanya terletak pada figur pemimpin saja. Namun akibat sistem yang masih melanggengkan praktik korupsi di dalamnya.
"Kesalahannya bukan pada figur dari calon pemimpin kita. Kesalahan itu terjadi di dalam sistem yang memaksa orang-orang akhirnya berkonspirasi. Akhirnya mereka tersandera oleh korupsi," pungkasnya.
Visi Misi masing-masing Paslon Pilgub Jatim. Baca halaman selanjutnya.
(dpe/fat)