Khofifah Raih Penghargaan Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir dari KKP

Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan sebagai 'Tokoh Peduli Masyarakat Pesisir' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penghargaan diberikan kepada Khofifah pada saat acara Puncak Apresiasi Gerakan Nasional 'Bulan Cinta Laut' di Surabaya.

Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP RI Victor Gustaaf Manoppo menyatakan, ada beberapa pertimbangan yang membuat Khofifah menerima penghargaan tersebut.

"Ibu Gubernur Jawa Timur sesuai data yang diperoleh telah melakukan banyak hal untuk masyarakat pesisir laut di Jatim," kata Victor dalam keterangannya, Minggu (12/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada beberapa indikator dalam pemberian penghargaan KKP kepada Khofifah. Victor menyebut, di antaranya jumlah wilayah pesisir terbanyak, kontribusi belanja pemerintah-khususnya pada fokus pemberdayaan masyarakat pesisir-, pengelolaan wilayah laut serta pesisir, kegiatan pelestarian lingkungan laut dan pesisir yang menunjang perekonomian masyarakat pesisir, kemudian jumlah masyarakat pesisir yang telah disasar melalui kegiatan itu hingga jumlah sampah laut yang berhasil dikumpulkan.

Victor membeberkan Provinsi Jatim dengan panjang garis pantai 3.543,54 km dan luas laut 5.240.812,36 Ha memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan melimpah yang tersebar di 38 kabupaten/kota. Di mana ada 22 kabupaten/kota letaknya di pesisir bagian utara dan selatan, kemudian Pulau Madura, serta 504 pulau-pulau kecil di wilayah Jawa Timur termasuk 3 pulau terluar.

"Pada masa pandemi dan pascapandemi, Pemprov Jatim dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan telah mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih Rp 122 Miliar melalui berbagai program," jelasnya.

Program itu antara lain pengelolaan sampah melalui beach clean up, kemudian underwater clean up, dan kampung bersih nelayan dengan kegiatan membersihkan pantai, membersihkan ekosistem bawah laut teritorial Jawa Timur dan kampung nelayan.

"Yang mana terdapat pemberian upah kepada masyarakat edukasi dan pemberian peralatan kebersihan pada program tersebut. Pada kegiatan ini masyarakat pesisir dan nelayan yang terlibat adalah sejumlah 5.000 orang, dengan jumlah sampah laut yang terkumpul sebanyak 7.360 Ton," jelasnya.

Selanjutnya, ada program dari Pemprov Jatim untuk peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi hasil tangkapan nelayan berupa bantuan peralatan dalam berupa kapal, mesin kapal, jaring, dan pelatihan kepada nelayan serta bantuan sosial terhadap kenaikan BBM terhadap sekitar 50.000 orang nelayan.

Pemprov Jatim juga sukses tingkatkan pendapatan petambak garam. Baca halaman selanjutnya...

Victor melanjutkan, Pemprov Jatim juga berkomitmen meningkatkan pendapatan petambak garam melalui peningkatan produksi perikanan garam, di antaranya adalah pemberian hibah geomembran dan peralatan produksi garam.

"Pada upaya pelestarian lingkungan laut dan pesisir, Pemprov Jatim juga telah melakukan underwater restocking (UWR) yaitu upaya pemulihan sumber daya ikan di laut teritorial dengan tujuan untuk mengembalikan mata rantai sumber daya kelautan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Sejak tahun 2019 hingga saat ini telah dilaksanakan kegiatan UWR di 21 titik lokasi pada 11 kabupaten/kota Jatim," bebernya.

Pemprov Jatim di bawah komando Khofifah juga telah menyiapkan strategi pengelolaan ekosistem kelautan berkelanjutan melalui pemulihan habitat lobster terpadu. Yakni dengan membuat habitat lobster buatan sebagai habitat lobster yang rusak sekaligus untuk menciptakan mata rantai ekosistem baru.

"Upaya ini sebagai dukungan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sehingga dapat dinikmati secara ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Jawa Timur menuju Blue Economy," jelasnya.

Pemprov Jatim juga berkomitmen melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dengan bibit Rhizopora SP. Sejak tahun 2019 hingga 2023 ini, Pemprov Jatim telah melaksanakan rehabilitasi mangrove seluas 226 Ha dengan total bibit 1.662.040 batang di 19 kab/kota.

Pemprov Jatim juga telah merehabilitasi ekosistem terumbu karang yang dilaksanakan menggunakan terumbu karang buatan yang terbuat dari beton dengan bentuk kubus, kemudian disusun menjadi sebuah modul. Sejak tahun 2019 hingga saat ini telah dilaksanakan rehabilitasi terumbu karang seluas 27,34 Ha laut territorial Jawa Timur.

Terkait fasilitasi perizinan usaha bagi nelayan, Pemprov Jatim melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim yang dikomandani M Isa Anshori memiliki peran penting dalam mengelola perizinan kapal perikanan sebagai kontrol laju penangkapan ikan untuk terciptanya pemanfaatan sumber daya perikanan yang legal, lestari, dan berkelanjutan. Selain itu pemprov juga bisa memastikan bahwa sektor perikanan berkontribusi secara positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

"Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim juga berupaya mengoptimalkan pelayanan perizinan kapal perikanan melalui gerai perizinan dengan sistem jemput bola ke sentra-sentra nelayan serta berkolaborasi dengan berbagai pihak dan stakeholder antara lain Dirjen Perhubungan Laut, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), Dinas penanaman modal, Dirjen Pajak dan para Akademisi untuk menuju pelayanan lebih efektif sehingga memberikan hasil yang optimal," jelasnya.

"Dari kegiatan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat peningkatan jumlah kapal yang berizin rata-rata sebesar 100% atau hampir 2 kali lipat tiap tahunnya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yaitu dari 798 unit menjadi 3.668 unit pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 sudah mencapai 2.498 unit per Agustus dan akan terus bertambah sampai Desember 2023," tandasnya.