UHC Capai 99%, Pemkot Probolinggo Raih Penghargaan Program JKN

Pemerintah Kota Probolinggo mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang dihelat di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta, Selasa (14/3) kemarin. Penghargaan ini diberikan karena Kota Probolinggo dinilai berhasil dalam memastikan lebih dari 95 persen penduduknya terjamin pelayanan kesehatan masyarakat melalui BPJS kesehatan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Wali Kota Habib Hadi, di Balai Sudirman, Jakarta.

Diketahui, wujud dari pelayanan kesehatan ini merupakan komitmen dari Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang memberikan pelayanan kesehatan melalui BPJS sejak tahun 2019 lalu. Sejak Hadi menjabat hingga Maret 2023, tercatat sudah 99,1 persen warga yang mendapat jaminan kesehatan.

"Hari ini saya menerima penghargaan dari BPJS kesehatan, tentunya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya meningkatkan mutu dan kualitas mengenai pelayanan kesehatan," terang Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (15/3/2023).

Ia menambahkan refleksi empat tahun kepemimpinannya di akhir Januari lalu, berdasarkan data Desember 2022, capaian UHC di Kota Probolinggo adalah 99,41 persen. Kemudian pada Januari 2023 naik menjadi 99,51 persen dan mengalami peningkatan pada Februari di angka 99,70 persen.

Angka capaian UHC juga mengalami peningkatan di bulan Maret. Di mana UHC kota Probolinggo telah mencakup 99,91 persen atau 242.698 jiwa dari total 242.912 jumlah penduduk 242.912. Hal ini berarti, tersisa 214 jiwa yang belum masuk data.

"Alhamdulillah selama 4 tahun berjalan terus tiap tahunnya. Penghargaan ini suatu apresiasi yang harus kita jaga dan kita tingkatkan azas manfaatnya bagi warga Kota Probolinggo. Terima kasih untuk masyarakat Kota Probolinggo atas doa dan semuanya, penghargaan ini sebagai penyemangat bahwa apa yang kita lakukan betul-betul mendapat apresiasi dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya," papar Hadi.

Ia menambahkan meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo juga sudah dilengkapi sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan. Seperti ambulans siaga di 29 kelurahan hingga pendirian Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy yang akan beroperasi pada tahun ini.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Dirut BPJS Ali Ghufron Mukti menyampaikan pihaknya bersinergi untuk mengoptimalkan JKN dengan pemda untuk jaminan kesehatan. Hal itu dilakukan agar program tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat. Ia juga menuturkan berdasarkan data BPJS Kesehatan, di Indonesia sebanyak 90,79 persen sudah UHC.

"Capaian ini menjadikan JKN KIS sebagai jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi. Terima kasih kepala daerah di 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang lebih awal cakupan kesehatan semesta lebih dari 95 persen total penduduk," kata Ali.

Untuk memaksimalkan UHC, kata Ali, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kemendes PDT sedang sinergi cakupan strategi PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi).

Selain itu, Ali pun menegaskan saat ini BPJS Kesehatan tidak punya hutang di rumah sakit. BPJS memastikan jaminan kesehatan secara menyeluruh dengan layanan berkualitas, mudah, pasti dan setara.

"Kalau ada segera laporkan. Uang BPJS banyak, momentum pembayaran klaim tepat waktu, kurang dari 2 minggu. Karena lebih dari 2 minggu kami didenda. Kesehatan keuangan mendukung fokus utama dari mutu pelayanan lebih baik lagi, tidak ada diskriminasi peserta," bebernya.

"UHC memastikan seluruh penduduk mempunyai akses layanan kesehatan kapan pun dimanapun tanpa kesulitan finansial," imbuh Ali.

Di sisi lain, Menko PMK Muhadjir Efendi mengatakan penghargaan yang diberikan adalah bentuk apresiasi yang tulus dari pemerintah.

Wapres KH Ma'ruf Amin yang hadir dalam kesempatan tersebut juga membenarkan JKN membawa banyak dampak positif yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat. Ke depan, pemerintah mendukung UHC sedikitnya 98 persen dari total populasi menjadi anggota JKN.

Menurut Ma'ruf Amin, dukungan optimalisasi tidak hanya sebatas inpres namun lebih dilandasi itikad untuk senantiasa meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Karena masih banyak tantangan ke depan harus dihadapi.

Wapres meminta pemda dapat mengambil peran lebih terhadap penduduk rentan antara lain disabilitas, lansia dan masyarakat terlantar. "Saya apresiasi penyediaan anggaran daerah dan pendanaan yang kuat akan menjamin kesehatan," tegasnya.

Ma'ruf Amin juga menekankan untuk mendaftarkan pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta tanpa terkecuali, pekerja informal mendaftarkan dirinya dan keluarga dalam JKN. Pemda pun diminta ikut mendorong peningkatan mutu dalam menyediakan pelayanan kesehatan termasuk SDM agar masyarakat dapat pelayanan bermutu.

Ma'ruf Amin pun meminta BPJS Kesehatan juga meningkatkan layanan pada seluruh peserta. Pemda dan pemangku kepentingan pun harus terus meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan serta memastikan masyarakat menjadi peserta aktif JKN, sehingga masyarakat mendapat perlindungan sesuai hak dan kewajibannya.