.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar forum konsultasi publik sebagai salah satu tahapan menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Dalam forum ini, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati meminta saran dari para akademisi terkait program kerja (proker) tahun depan untuk mewujudkan visi Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur.
Dalam forum yang digelar secara daring dan luring di ruang rapat kantor Bappeda, Kabupaten Mojokerto, Ikfina mengatakan penyusunan rancangan awal RKPD 2024 harus berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), serta program pembangunan Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.
"Di sisi yang lain juga arahan-arahan dari Presiden Jokowi untuk bisa kita laksanakan semuanya yang tentu arahan ini berlaku sampai akhir tahun 2024," kata Ikfina dalam keterangan tertulis, Kamis (23/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan terdapat sejumlah isu strategis yang harus diperhatikan dalam menyusun rancangan awal RKPD 2024, mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan perlindungan sosial, reformasi birokrasi dan digitalisasi daerah.
Tak hanya itu, percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah dan pemulihan ekonomi, inovasi daerah, Pilkada serentak, peningkatan kualitas dan daya saing SDM, serta pembangunan infrastruktur dan pengurangan resiko bencana juga harus diperhatikan. Ikfina juga mengatakan nantinya capaian kinerja Pemkab Mojokerto bakal dianalisis pusat statistik setempat.
"Jadi, bagaimana kita sudah proses, di mana kurangnya kita tentu tidak dilakukan secara subjektif, tetapi semuanya berdasarkan angka-angka yang angka-angka ini semua dihasilkan dari perhitungan yang standar oleh BPS Kabupaten Mojokerto," jelasnya.
Ikfina meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk selalu mendukung dan menyukseskan 7 misi pembangunan selama pemerintahannya. Adapun misi pembangunan tersebut yang pertama adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi sektor usaha mikro, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata.
Kedua, pengembangan ekonomi wilayah melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ketiga, penguatan SDM unggul berkualitas yang sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan. Keempat, pembangunan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
Kelima, meningkatkan kualitas dan pelayanan dasar infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan. Keenam pemantapan daya dukung sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup. Ketujuh peningkatan kondusivitas keamanan dan ketertiban, serta kualitas layanan publik.
Ikfina berharap dengan adanya forum konsultasi publik, maka menghasilkan saran yang mampu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Karena pembangunan Mojokerto bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua elemen masyarakat.
"Kalau kita semuanya bergerak, saling support, saling mengingatkan, maka apa yang kita inginkan untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Mojokerto akan bisa kita wujudkan bersama-sama," tandasnya.
Sebagai informasi, forum ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekda Teguh Gunarko, Rektor Universitas Islam Majapahit (Unim) Rachman Sidharta, serta Dekan FIA Universitas Brawijaya Andy Fefta.
(prf/ega)
