Namanya Masuk Daftar Terlibat Korupsi MBG, Ini Kata Ketua DPRD Jatim

Namanya Masuk Daftar Terlibat Korupsi MBG, Ini Kata Ketua DPRD Jatim

Faiq Azmi - detikJatim
Selasa, 09 Jun 2026 19:43 WIB
Wawali Armuji bersama Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan korupsi Bimtek DPRD Surabaya 2009-2014 di Polrestabes Surabaya.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf (Foto: Istimewa)
Surabaya -

Sony Sonjaya resmi mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut 'bermain' dalam program MBG.

Setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan Sony, namun belum dipublish ke publik. Belakangan, muncul pesan berantai di WhatsApp yang membeberkan nama-nama yang diduga terlibat korupsi tata kelola program MBG.

Dalam dugaan daftar pesan tersebut, salah satu nama yang muncul yakni Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf. Menanggapi beredarnya namanya itu, Musyafak menegaskan bahwa pesan berantai itu berita bohong.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hoaks tidak benar, saya tidak pernah berurusan dengan MBG," kata Musyafak saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (9/6/2026).

Politikus PKB ini kembali menegaskan dirinya tidak pernah berurusan dengan BGN apalagi melakukan tindak pidana korupsi dalam urusan tata kelola MBG.

ADVERTISEMENT

"Saya nggak ada urusan sama sekali, itu hoaks," tegasnya.

kembali ke Sony, ia telah menyatakan siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut 'bermain' dalam program MBG.

"Kami baru saja dari rutan untuk mendapatkan pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC," kata kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti, kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Krisna menegaskan langkah JC ini diambil bukan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebaliknya, Sony ingin bersikap kooperatif guna mengungkap siapa saja aktor yang bermain dalam program strategis tersebut.

"Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap dan kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan menghindar," tuturnya.

Saat ditanya mengenai siapa saja pihak yang dimaksud, Krisna mengungkapkan Sony sudah mulai menyebutkan nama-nama yang terlibat. Setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan Sony.

"Lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Karena kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama itu," jelas Krisna.

Krisna juga membeberkan alasan Sony enggan 'pasang badan' sendirian dalam kasus ini. Dia menyebut ada banyak pihak yang menjabat Person in Charge (PIC) tapi diduga menyalahgunakan dana dan wewenang.

"Contohnya, klien kami memberikan titik ini, misalkan 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, sisanya dijual. Lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan kepada klien kita?" ungkapnya.

Tak hanya soal pembagian titik lokasi, Sony, kata Krisna, juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam berbagai proses pengadaan barang dalam proyek di BGN.

"Dalam pemeriksaan besok, klien kami akan mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, kemudian tablet, lalu ada pengadaan kaos kaki dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan itu," pungkasnya.



(auh/abq)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads