.webp)
Kejari Tanjung Perak Surabaya berhasil mengembalikan belasan miliar rupiah aset negara. Nilai ekonomi itu kembali ke negara dalam bentuk uang dan aset.
Kepala Kejari Tanjung Perak Ricky Setiawan mengatakan, pada semester 1 di tahun 2024, pihaknya telah melakukan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 17,1 miliar. Seluruhnya, dalam bentuk uang dan aset.
"Uang sebesar Rp 6,58 miliar dan dalam bentuk aset seluas 4.878 meter persegi," kata Ricky saat dikonfirmasi detikJatim, Minggu (21/7/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ricky menjelaskan, nilai ekonomi yang paling signifikan dipulihkan itu berasal dari pembayaran secara cash dari beberapa wajib pajak korporasi selama beberapa periode. Begitu juga dengan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Restoran.
"Sehingga berpengaruh terhadap peningkatan target pendapatan Pemkot Surabaya dari pajak daerah salah satu pencapaian penting," ujarnya.
Di semester 1 tahun 2024, lanjut dia, pihaknya juga merampungkan persoalan jasa kepelabuhan berupa masalah penumpukan petikemas atau longstay. Menurutnya, sudah beberapa tahun tidak berhasil terselesaikan secara internal.
"Ini juga berpengaruh kepercayaan pengguna jasa kepelabuhanan terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)," imbuhnya.
Ricky menyatakan, kinerja pemulihan keuangan negara masih terus dikejar pada semester kedua 2024. Baik berupa uang maupun aset. Hal itu mengacu dengan meningkatnya kepercayaan prinsipal, terutama dari Pemerintah Kota Surabaya dan BUMN yang notabene sebagai salah satu jasa kepelabuhanan di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Perak, melalui penambahan surat kuasa khusus untuk menggunakan jasa hukum lain kejaksaan.
Ricky mengaku optimis pada akhir semester 2 tahun 2024, pencapaian akan naik signifikan. Sebab, beberapa BUMN di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak telah menjalin kerjasama.
"Kami masih menjalin kerjasama terkait hubungan keperdataan bisnis dan masih akan bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk menyasar pajak reklame," tuturnya.
(hil/iwd)
