.webp)
Kejaksaan negeri (Kejari) Bojonegoro melakukan penyelidikan dugaan korupsi program petani mandiri (PPM). Program yang dilaksanakan mulai tahun 2020 hingga 2023 itu dikelola Dinas Pertanian Pemkab Bojonegoro pada masa jabatan Bupati Anna Mu'awanah.
Proses penyelidikan telah dilakukan penyidik Kejari Bojonegoro sejak April lalu. Kejari Bojonegoro memanggil Kepala Dinas Pertanian Helmy Elizabeth dan para pengurus kelompok tani di berbagai kecamatan.
Setelah mengantongi beberapa informasi dan data dari berbagai sumber, kini giliran para distributor yang ikut andil dalam kegiatan program tersebut dimintai keterangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kasi Pidsus Aditia Sulaeman mengatakan telah memanggil para distributor pupuk yang ada di Bojonegoro.
"Iya, ada saksi yang kami panggil dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Yang mana, para saksi ini merupakan direktur di 10 distributor pupuk," ucap Aditia Sulaeman, Sabtu (8/6/2024).
Aditia menjelaskan, penyelidikan yang dilakukan pihak kejaksaan kepada para distributor ini untuk mengetahui administrasi, alur lalu lintas penyaluran, hingga keuangan program tersebut.
"Untuk saat ini, kami mintai keterangan terkait administrasi, serta lalu lintas penyaluran program PPM tersebut," imbuhnya.
Ia mengaku belum bisa menjelaskan detail kasus yang masih dalam proses lidik ini. Aditia pun meminta untuk menunggu perkembangan lebih lanjut karena semua masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi internal.
"Kami mohon rekan-rekan media bersabar. Ini masih pada proses penyelidikan dan tentunya biarkan kami bekerja dulu. Nanti akan kami sampaikan jika ada perkembangan," pungkasnya.
Informasi dihimpun detikJatim, sudah ada puluhan orang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi program petani mandiri Bojonegoro. Program ini sendiri merupakan salah satu program andalan Anna Muawanah saat menjabat Bupati Bojoengoro tahun 2019-2023.
(irb/fat)
