.webp)
Langkah Polri membeli pesawat Boeing 737-800 NG senilai hampir Rp 1 triliun dikritik pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurut Bambang, pembelian pesawat itu tidak terlalu mendesak karena masih ada kepentingan lain yang semestinya menjadi atensi Polri. Salah satunya kesejahteraan anggota Polri.
"Terkait pembelian pesawat itu saya rasa belum terlalu mendesak untuk dibeli. Apalagi dengan anggaran yang mencapai hampir Rp 1 triliun," kata Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto kepada wartawan, Senin (17/7/2023).
Bambang menilai bahwa pembelian pesawat itu kontradiktif dengan keperluan lain Polri. Salah satunya soal anggaran penyelidikan yang masih minim atau kesejahteraan personel Polri. Karena itu Bambang menyayangkan langkah Polri dalam keputusan pembelian pesawat itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena hal itu kontradiktif dengan keperluan-keperluan lain seperti kesejahteraan anggota yang masih belum bagus dan anggaran penyelidikan yang masih minim. Makanya, sangat disayangkan sekali keputusan Polri untuk membeli pesawat itu segera dilakukan di tahun ini," tegasnya.
Menurut Bambang jika anggaran pembelian pesawat lebih diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan anggota. Tentu bisa dipakai untuk membangun barak atau rumah sederhana dalam jumlah sangat banyak.
"Seandainya, anggaran sebesar Rp 1 triliun itu dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan personel dengan membuat barak atau rumah sederhana di daerah-daerah. itu bisa sampai 20 ribu unit," katanya.
Bambang turut mempertanyakan dalih Polri membeli pesawat Boeing 737-800 NG. Polri, menurut Bambang, beralasan bahwa pengadaan pesawat itu memang diperlukan guna menghadapi tahun politik 2024 mendatang. Terutama untuk mobilisasi personel menghadapi kerawanan gangguan kamtibmas serta operasional apabila terjadi bencana alam.
Bambang menyatakan bahwa seharusnya Polri meningkatkan persiapan personel di masing-masing daerah untuk mengantisipasi kerawanan kamtibmas itu, bukan dengan cara membeli pesawat. Menurutnya hal itu tidak relevan.
"Selama ini, mobilisasi personel ke daerah-daerah cukup dilayani maskapai komersial termasuk logistik dengan bantuan TNI AU. Selama ini tidak ada masalah," ujar Bambang.
"Kalau kemudian dengan alasan distribusi logistik ke daerah-daerah saat menghadapi bencana, itu juga tidak masuk akal. Karena untuk terjun payung tidak bisa, dan apabila digunakan menjatuhkan logistik pasti barang logistik itu akan hancur karena pesawat Boeing itu ada di ketinggian minimal 30 ribu kaki," sambungnya.
Seperti diketahui Polri membeli pesawat Boeing 737-800 NG bekas dari Dublin, Irlandia. Pesawat 737-800 NG bekas tersebut dibeli dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun. Pemilihan pesawat dalam kondisi bekas dilakukan karena pagu anggaran Polri tidak cukup untuk membeli pesawat baru.
(dpe/iwd)
