.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Tragedi Kanjuruhan bukan kategori pelanggaran HAM berat. Mahfud lantas menjelaskan kriteria pelanggaran HAM berat.
Menurut Mahfud, pelanggaran HAM berat jika melibatkan negara, dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis. Sementara, tragedi Kanjuruhan tidak dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
Mahfud juga menyebut pelanggaran HAM berat atau biasa juga tidak diukur dari jumlah korban. Terlebih pelanggaran itu bermuatan unsur politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"(Tragedi Kanjuruhan) itu bukan pelanggaran HAM berat meskipun korbannya berat (banyak). Adapun kalau korbannya ringan hanya dua orang kalau dia direncanakan apalagi ada unsur politik itu lah pelanggaran HAM berat," " kata Mahfud di Ponpes Miftachus Sunnah Surabaya, Selasa (27/12/2022).
Menurut Mahfud yang bisa menentukan sebuah tragedi adalah pelanggaran HAM berat atau tidak adalah Komnas HAM. "Menurut Komnas HAM itu adalah tindak pidana biasa yang harus dibawa ke pengadilan," tandas Mahfud.
Seperti diketahui, 135 orang tewas saat Tragedi Kanjuruhan terjadi pada 1 Oktober 2022. Tragedi ini terjadi sesaat setelah laga Arema FC vs Persebaya dalam lanjutan Liga 1 selesai dengan skor 2-3.
Saat itu sejumlah suporter turun ke lapangan dan menghampiri pemain Arema FC. Namun aksi itu memancing ratusan suporter turun dan melakukan penyerangan ke pemain dan aparat.
Karena hal ini, aparat gabungan kemudian memukul mundur massa suporter. Sejumlah tembakan juga dilepaskan ke arah tribun dan mengakibatkan kepanikan dan berebut keluar di pintu stadion.
Akibat dari peristiwa itu, polisi kemudian mengadakan penyelidikan dan menetapkan 6 tersangka. Keenamnya terdiri 3 dari kepolisian dan lainnya dari sipil.
(abq/fat)
