Saat Tersangka-Korban Perosotan Ambrol Kompak Minta Restorative Justice

Saat Tersangka-Korban Perosotan Ambrol Kompak Minta Restorative Justice

Amir Baihaqi - detikJatim
Sabtu, 19 Nov 2022 06:03 WIB
Korban dan bos Kenpark berdamai di Kejari
Korban dan bos Kenpark berdamai di kejaksaan (Foto: Dok. Kejari Tanjung Perak Surabaya)
Surabaya -

Sebanyak 17 korban perosotan Kenjeran Water Park dan Soetiadji Yudho, pemilik yang menjadi tersangka, memutuskan berdamai. Kedua pihak sepakat akan mengajukan Pra-restorative Justice (RJ) agar kasus tak berlanjut ke meja hijau.

"Benar, kemarin (17/11) ada 17 korban, ada yang didampingi keluarganya datang ke Kejari Tanjung Perak. Mereka setuju dan meminta perkara itu (Kenjeran Water Park) dihentikan," kata Kasipidum Kejari Tanjung Perak Surabaya Hamonangan Parsaulian kepada detikJatim, Jumat (18/11/2022).

Hamonangan menjelaskan pihaknya hanya sebatas memfasilitasi saja. Termasuk pengajuan Prapestorative Justice (RJ) yang diminta para korban. Selanjutnya RJ akan dilayangkan ke Jampidum Kejaksaan Agung.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Unair Surabaya, I Wayan Titip Su menegaskan, RJ dalam kasus ambrolnya perosotan Kenpark tidak bisa diterapkan. Karena, RJ hanya bisa diterapkan untuk kasus pidana ringan seperti pecurian ringan, pencemaran nama baik, atau kasus-kasus kecil lainnya.

"Saya nggak setuju kalau di-RJ, karena RJ itu hanya untuk pidana ringan, seperti mencuri kayu bakar, mencuri jagung tiga biji, itu bisa di RJ. Lah ini, korban ada yang cacat permanen," tegas Wayan.

Menurut Wayan, meski semua keluarga korban setuju untuk berdamai dan mendapatkan ganti rugi, aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan menerapkan RJ.

"Itu semua (penggantian biaya pengobatan) tidak menghapuskan perbuatan melawan hukumnya karena kealpaan hingga membuat orang lain luka-luka bahkan sampai cacat permanen," tambah Wayan.

Wayan menambahkan, kalau sampai kasus Kenpark di-RJ, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum pasti akan menurun. Untuk itu, ia mengimbau agar proses hukum tetap berjalan.

"Tetap diproses, kalau tetap masih bermain-main dengan hukum, kapan kita bisa menghormati aparat penegak hukum di negara ini? Lah polisinya kayak ngunu, jaksane muter ae, pengadilane pisan. Terus siapa lagi yang kita bisa hormati aparat penegak hukum yang di Indonesia ini?" kritik Wayan.

Masyarakat, kata Wayan, berhak bertanya-tanya jika kasus Kenpark ini sampai di-RJ. Masyarakat berhak curiga adanya permainan hukum.

"Kalau sampai iya di RJ, ada apa ini? Tentunya masyarakat seperti saya yang membayar pajak untuk gaji mereka curiga. Pasti bermain-main," tukas Wayan.

Sebelumnya, Polisi menetapkan pemilik Kenjeran Water Park, Soetiadji Yudho dan 2 orang dari manajemen sebagai tersangka. Ketiganya dikenakan Pasal 8 ayat 1 UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 360 UU Kitab Hukum Pidana (KUHP).



Simak Video "Perosotan Kenjeran Water Park Ambrol, 15 Orang Terluka"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/iwd)