Pakar Hukum Tegaskan Kasus Kenpark Tak Bisa Di-RJ Meski Korban Berdamai

Pakar Hukum Tegaskan Kasus Kenpark Tak Bisa Di-RJ Meski Korban Berdamai

Jemmi Purwodianto - detikJatim
Jumat, 18 Nov 2022 18:31 WIB
Perosotan Kenpark ambrol
Perosotan Kenpark yang ambrol. (Foto: Praditya Fauzi Rahman/detikJatim)
Surabaya -

Sebanyak 17 korban perosotan Kenpark ambrol memutuskan untuk berdamai dengan pemilik sekaligus tersangka kasus tersebut. Mereka lantas mengajukan Restorative Justice (RJ).

Para korban menempuh jalur damai karena seluruh biaya pengobatan, ganti rugi, hingga pendidikan telah diganti. Bahkan, mereka enggan disidangkan lantaran memakan waktu, tenaga, dan biaya saat peradilan digelar.

Menanggapi hal itu, Pakar Hukum Pidana Unair Surabaya, I Wayan Titip Su menegaskan, RJ dalam kasus ambrolnya perosotan Kenpark tidak bisa diterapkan. Menurutnya, RJ hanya bisa diterapkan untuk kasus pidana ringan seperti pecurian ringan, pencemaran nama baik, atau kasus-kasus kecil lainnya.

"Saya nggak setuju kalau di-RJ, karena RJ itu hanya untuk pidana ringan, seperti mencuri kayu bakar, mencuri jagung tiga biji, itu bisa di RJ. Lah ini, korban ada yang cacat permanen," tegas Wayan kepada detikJatim, Jumat (18/11/2022).

Menurut Wayan, meski semua keluarga korban setuju untuk berdamai dan mendapatkan ganti rugi, aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan menerapkan RJ.

"Itu semua (penggantian biaya pengobatan) tidak menghapuskan perbuatan melawan hukumnya karena kealpaan hingga membuat orang lain luka-luka bahkan sampai cacat permanen," tambah Wayan.

"Sudah lah, nggak masalah keluarga korban berdamai atau sudah mengikhlaskan. Semua itu tidak bisa menghapuskan unsur pidananya, nanti buktikan saja semua di pengadilan," lanjutnya.

Wayan menambahkan, kalau sampai kasus Kenpark di-RJ, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum pasti akan menurun.

"Tetap diproses, kalau tetap masih bermain-main dengan hukum, kapan kita bisa menghormati aparat penegak hukum di negara ini? Lah polisinya kayak ngunu, jaksane muter ae, pengadilane pisan. Terus siapa lagi yang kita bisa hormati aparat penegak hukum yang di Indonesia ini?" kritik Wayan.

Masyarakat, kata Wayan, berhak bertanya-tanya jika kasus Kenpark ini sampai di-RJ. Masyarakat berhak curiga adanya permainan hukum.

"Kalau sampai iya di RJ, ada apa ini? Tentunya masyarakat seperti saya yang membayar pajak untuk gaji mereka curiga. Pasti bermain-main," tukas Wayan.



Simak Video "Perosotan Kenjeran Water Park Ambrol, 15 Orang Terluka"
[Gambas:Video 20detik]
(abq/dte)