Sidang kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Shiddiqiyyah Jombang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi terus berlanjut. Kali ini, giliran saksi ahli yang bersuara.
Saksi yang dihadirkan kuasa hukum Mas Bechi itu menyebutkan unsur pidana di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terpenuhi. Pengacara korban pun menganggap saksi tak paham tentang kekerasan seksual. Berikut penjelasannya.
Saksi ahli itu adalah Prof Dr Suparji Ahmad Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta. Ia menegaskan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dakwaan dan pasal yang dikenakan oleh JPU dalam dakwaan, yakni pasal 285, 289, maupun 294 KUHP.
"(Pasal) 285 kan harus ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu mengancam kekerasan atau ada unsur kekerasan. Kalau lihat dari kronologisnya tidak ada tindakan atau ancaman kekerasan untuk dilakukan persetubuhan atau pencabulan," ujar Suparji usai sidang, Selasa (27/9/2022).
Saksi Ahli: Terdakwa Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan atau Kontak Fisik
Dari bukti-bukti yang diungkap, Suparji menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan terdakwa yang melakukan kekerasan atau kontak fisik. Seperti memukul atau menendang kepada korban.
Bahkan, dia juga menyebut tak ada bukti-bukti terdakwa hendak melakukan kekerasan kepada korban bila tidak menuruti kemauan. Hal itulah yang membuatnya menyimpulkan bahwa Pasal 285 dan 289 tidak terpenuhi dalam dakwaan yang disampaikan oleh JPU.
"Dalam pandangan saya, secara teoritis tidak ada ancaman atau tindakan, sehingga korban tidak merdeka atau terancam. Itu tidak terbukti. Berarti (pasal) 285 dan 289 tidak masuk di situ, karena tidak semata-mata hanya ada unsur persetubuhan saja, tapi (harus) ada ancaman dan kekerasan," ujarnya.
Suparji juga menyoroti dakwaan terakhir soal relasi kuasa yang dianggap menyebabkan terjadinya pencabulan. Ia menganalogikan adanya ketergantungan antara murid dengan guru, pasien dengan dokter, dan lain sebagainya. Menurutnya, Mas Bechi bukan guru korban secara langsung.
"Kalau terjadi relasinya ini, kan, diduga pelaku bukan guru secara langsung kepada korban. Sehingga unsur 294 tidak masuk ke situ, itu KUHP merupakan warisan dari Belanda, ya. Jangan sampai orang yang tidak salah diperlakukan tidak adil, lagi-lagi kembali pada fakta persidangan, ini patut dipertanyakan," ujarnya.
Baca tanggapan JPU dan pengacara korban di halaman selanjutnya
