.webp)
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdikbud) Kota Probolinggo MM dijebloskan ke tahanan Kejari setempat. Penahanan terkait dugaan korupsi pengadaan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan modul dalam program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) tahun 2020.
Selain Kadisdikbud, Kejari Kota Probolinggo juga menahan dua pejabat lainnya dan rekanan pengadaan. Mereka adalah BWR selaku Kabid Pendidikan Dasar (Pendas), AB, selaku pejabat pelaksana teknis (PPTK) Disdikbud serta ES selaku rekanan penyedia yang juga menjabat direktur CV MW.
Kepala Kejari Kota Probolinggo, Hartono mengatakan keempat tersangka ditahan karena telah mengantongi cukup bukti dalam dugaan korupsi pengadaan LKS dan modul tahun 2020. Mereka kini dijebloskan di Lapas Klas 2B Probolinggo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Empat tersangka ini, terbukti dan terlibat dugaan korupsi, dalam program penggandaan peningkatan mutu dan akses pendidikan, dan kegiatan belanja barang dan jasa operasional sekolah daerah atau Bosda, untuk tingkat sekolah dasar, dan tingkat sekolah menengah, dengan pengadaan buku LKS, dan Modul tahun 2020," ujar Hartono, Senin (30/5/2022).
Menurut Hartono, pengadaan LKS dan modul yang dilakukan keempat tersangka yakni dilakukan tidak sesuai prosedur yang sah. Antara lain tak perjanjian kontrak, penentuan harga pokok penjualan (HPP) serta pemalsuan administrasi. Dalam kasus ini, pihak Kejari telah memeriksa sebanyak 71 saksi.
Dari pemeriksaan ini, lanjut Hartono, Kejari Kota Probolinggo kemudian menetapkan 4 tersangka. Akibat kasus ini, negara dirugikan mencapai Rp Rp 974.915.919.
Keempat tersangka kini dijerat dengan Pasal 2 ayat 1, junto Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999, sebagai mana telah diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1, KUHP, subsider Pasal 3 junto pasal 18 UU tahun 1999 sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan UU nomer 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
(abq/iwd)
