Prostitusi online via aplikasi di Surabaya makin menjamur. Tak sedikit hotel di Surabaya yang digunakan untuk praktik prostitusi tersebut.
Namun Pemkot Surabaya mengaku belum pernah mendapat laporan atau menemukan prostitusi online di hotel di Surabaya. Yang ditemukan adalah prostitusi konvensional.
"Kalau MiChat belum. Kalau yang digunakan prostitusi pernah, itu rata-rata hotel melati," ujar Kepala Satpol PP Surabaya Eddy Christijanto saat dihubungi detikJatim, Jumat (4/3/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini, kata Eddy, Satpol PP juga belum pernah menerima adanya laporan open BO atau prostitusi online via MiChat di hotel. Satpol PP kecamatan juga selalu rutin melakukan operasi di hotel-hotel.
"Belum ada. Kita cek dari teman-teman kecamatan yang memantau dan kita cek di lapangan. Kita laporannya dari lapangan," kata Eddy.
Eddy mengatakan jika pihaknya mengetahui ada hotel yang digunakan untuk praktik prostitusi baik online maupun konvensional, maka pihaknya akan langsung memberikan sanksi. Mengapa hotel itu tidak melakukan pengawasan sehingga ada praktik prostitusi di dalamnya. Sanksinya adalah hotel akan dilakukan penyegelan selama sepekan.
"Kita segel selama 7 hari. Jadi harus memperbaiki sistem dan juga membuat komitmen untuk mengawasi memantau tamu yang masuk," jelas Eddy.
Eddy mengatakan jika tindakan prostitusi di hotel tidak masuk dalam tipiring, karena merupakan tindakan asusila. Prostitusi masuk dalam penyakit sosial masyarakat.
Sehingga, saat menemukan aksi prostitusi, dilakukan pembinaan terhadap pasangan tersebut.
"Biasanya kita datangkan DP5A, psikologi juga untuk melakukan konsultasi terhadap yang bersangkutan. Kalau memang perlu ya kita panggil keluarganya, khususnya yang perempuan. Kita masih mempunyai praduga korbannya perempuan, bukan laki-laki. Rata-rata yang tertangkap kemarin usia di atas 30 tahun. Masih muda ada tapi gak banyak. Gak ada yang di bawah umur," urai Eddy.
Eddy meminta khususnya kepada semua pengelola penginapan atau hotel untuk memantau dan mengawasi pengunjung. Jika perlu dicek KTP, kalau KTP tidak satu alamat diminta untuk tidak dilayani.
"Kalau gak se-alamat, kita minta tolong, jangan hanya memburu rupiah saja, tapi mengabaikan penyakit masyarakat seperti itu," pesan Eddy.
(iwd/iwd)