.webp)
Satgas COVID-19 Banyuwangi akhirnya benar-benar menutup seluruh klinik tes antigen nakal. Tak hanya klinik bermasalah karena mengeluarkan surat hasil rapid test tanpa pemeriksaan swab, klinik dan gerai yang tak berizin juga ditutup.
Penutupan ini melibatkan Satpol PP Banyuwangi, Dinas Kesehatan Banyuwangi, Dinas Lingkungan Hidup, Camat Kalipuro dan TNI-Polri masing-masing dari Koramil dan Polsek Kalipuro. Kegiatan ini juga diikuti sejumlah anggota Komisi I DPRD Banyuwangi, Senin (7/2/2022).
Banner layanan yang dipasang di depan lokasi layanan dibongkar dan disita. Satgas kemudian memasang segel di lokasi layanan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya ingin memastikan bahwa di luar yang diberikan rekomendasi dan izin, semua kita minta untuk ditutup," jelas Plt Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat kepada wartawan.
Amir menjelaskan saat ini, ada 7 layanan tes antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang yang sudah memiliki izin atau rekomendasi untuk beroperasi. Sisanya dipastikan belum memenuhi rekomendasi atau izin.
 Foto: Ardian Fanani |
Mengenai jumlah layanan yang belum mendapatkan rekomendasi, Amir Hidayat enggan menjelaskan. Dia hanya menyebut jumlah layanan tes antigen di sekitar Pelabuhan Ketapang baik yang sudah maupun belum memiliki izin atau rekomendasi jumlahnya belasan.
"Yang sudah mendapat rekomendasi ada 7, yang ada (beroperasi) di sini lebih dari 15 layanan. hari ini semua ditutup (yang tidak punya izin atau rekomendasi)," tegasnya.
Amir menjelaskan banyak persyaratan yang tidak dipenuhi klinik yang saat ini ditutup. Di antaranya kurangnya SDM, dan belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengolahan limbah dan sampah medis. Termasuk juga satu klinik yang tertangkap basah mengeluarkan surat hasil rapid test tanpa pemeriksaan swab.
Amir mencontohkan layanan rapid Bakti Analisa. Layanan ini ditutup sementara karena kekurangan SDM. Karena layanan di tempat ini dilakukan 24 jam maka harus ada 6 orang analis. Masing-masing 2 orang analis dalam setiap shift. Dalam sehari dibagi 3 shift dengan waktu 8 jam.
"Yang ini SDM-nya kurang. Dia bekerja 24 jam, maka harus ada 6 orang analis. Dalam satu shift-nya ada dua orang analis atau perawat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Klinik Bakti Analisa, Mukhlis, menyatakan, pihaknya sudah mengurus izin pada 25 Januari 2022 lalu dan sudah mengantongi serah terima. Dia mengaku semua persyaratan sudah dilengkapi. Namun izinnya belum dikeluarkan.
Dia menyebut sebenarnya keberatan dengan penutupan lokasi layanan milik Klinik Bakti Analisa itu. Sebab menurutnya penertiban itu dilakukan dengan tiba-tiba. Apalagi pihaknya juga sudah mengajukan izin ke Dinas Kesehatan.
"Kita tidak tahu yang salah yang mana. Ada beberapa yang kurang sudah disampaikan," terangnya.
(iwd/iwd)
